Koster Beri Sanksi Industri Pariwisata yang Tak Serap Produk Lokal

oleh
Gubernur Bali Wayan Koster. (Ist)
banner 300250

Denpasar, suarabali.com – PHRI Bali, Asosiasi Pedagang Retail Indonesia Provinsi Bali, dan Asosiasi Wisata Agro Indonesia Provinsi Bali menandatangani surat pernyataan dukungan dan kerja sama kemitraan antara produsen lokal dengan pelaku usaha di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (23/5/2019).

Selain itu, penandatanganan kerja sama kemitraan juga dilakukan antara beberapa kelompok tani, subak, koperasi dan peternak dengan supermarket, hotel, restoran, dan pelaku usaha lainnya.

Penandatanganan tersebut merupakan implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali. Penandatanganan ini diharapkan akan memberikan jaminan pasar dan harga terhadap para petani dan peternak lokal Bali.

Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya meminta agar kerja sama tersebut benar-benar terlaksana di lapangan. “Jangan cuma teken-teken saja, harus jalan. Kalau tidak jalan buatkan list-nya. Kita kasih sanksi,” tegas Koster.

Koster menambahkan, penandatanganan kerja sama kemitraan itu akan memecahkan masalah tidak terhubungnya antara industri pariwisata dengan sektor pertanian di Bali. Sebagai daerah pariwisata, menurut dia, Bali sudah memiliki pasar yang besar. Namun, selama ini belum ada kebijakan di hilir yang menghubungkan industri pariwisata dengan sektor pertanian.

Koster berharap dengan kerja sama tersebut ketimpangan antardaerah dan antarsektor bisa diatasi, sehingga mencegah terjadinya kecemburuan yang bisa berakibat pada konflik sosial.

“Saya mau mendorong sektor pertanian untuk menyaingi Bangkok, karena kita punya lahan dan petani kita bagus,” ujarnya.

Dengan Pergub Bali No. 99 Tahun 2018, hotel, restoran, dan katering wajib memanfaatkan produk pertanian dan perikanan minimal 30 persen dan industri minimal 20 persen. Swalayan wajib memasarkan produk pertanian minimal 60 persen dan produk perikanan dan industri minimal 30 persen. (*)