Kondisi Kritis, Cadangan Kelistrikan di Bali Saat Ini Hanya 0,77 %

oleh
Ilustrasi. (Ist)
banner 300250

Denpasar, suarabali.com – Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan kondisi cadangan kelistrikan di Bali saat ini hanya 0,77 persen. Hal ini termasuk kondisi kritis mengingat cadangan aman minimal 30 persen dari beban puncak.


Koster menyampaikan hal itu saat mengajukan Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050 (RUED-P) dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020 di Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (29/6/2020).

Koster memaparkan, kondisi kelistrikan eksisting di Bali tahun 2019 memiliki kapasitas terpasang dari seluruh pembangkit di Bali sebesar 1.440,85 MW. Sementara daya mampu yang dihasilkan sebesar 927,20 MW. Sedangkan beban puncak tertinggi dicapai sebesar 920 MW.

Sehingga, apabila dibandingkan dengan daya mampu maka kondisi cadangan kelistrikan di Bali hanya 0,77 persen dan ini termasuk kondisi sangat kritis mengingat cadangan aman minimal 30 persen dari beban puncak.

Selain pemanfaatan energi untuk pembangkit listrik, kata Koster, energi juga digunakan pada sektor lain, terutama pada sektor transportasi, komersial, industri, rumah tangga, dan sektor lainnya, terutama yang mendukung pariwisata.

Dengan latar belakang kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Bali mengajukan Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050 (RUED-P). Sehingga, kedepannya Bali Mandiri Energi dapat terwujud.

“Saya kira memang sudah saatnya kita tidak bergantung lagi dengan daerah lain. Kita harus mandiri dalam energi bersih. Untuk itu, ini memang sudah sangat mendesak dan perlu kita desain secara terencana agar kita juga bisa mengantisipasi tantangan di masa mendatang. Jadi, saya minta kerja sama dari anggota Dewan agar segera melakukan pembahasan terhadap Raperda ini yang kemudian dapat kita ajukan ke pusat,” papar Koster yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali.

Terkait Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050 (RUED-P) yang menjadi salah satu topik agenda pembahasan dalam sidang siang itu, Gubernur Koster menyampaikan Raperda tersebut merupakan amanat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional.

Koster menjelaskan, RUED-P merupakan dokumen perencanaan energi Bali tahun 2020-2050 yang mengatur penerapan dan pengelolaan Energi Bersih di Bali. RUED-P bertujuan menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali sesuai dengan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” dalam mewujudkan Pulau Bali yang bersih, hijau, dan indah dengan membangun sistem energi bersih yang ramah lingkungan yang dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

Gubernur asal Sembiran Buleleng ini juga menegaskan, Raperda tersebut merupakan produk hukum yang memuat dokumen perencanaan energi daerah. Raperda itu pertama kali di Indonesia yang dibuat dengan mengedepankan penggunaan energi bersih.

Tujuannya agar Bali menjadi mandiri energi, berkelanjutan, dan berkeadilan dengan tetap mendukung tujuan nasional, yaitu secara bertahap dan pasti untuk meningkatkan bauran energi terbarukan, yang saat ini hanya 0,4 % akan meningkat menjadi 11,15 % pada tahun 2025 dan menjadi 20,10 % pada tahun 2050.

“Tentunya dalam perjalanan nanti juga disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi pemanfaatan EBT dan juga melibatkan peran serta masyarakat dan adat, menjadi sangat penting agar kita bersama-sama, antara eksekutif dan legislatif, mengawal dan menindaklanjuti rancangan peraturan daerah agar dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan Energi Bersih di Bali ke depannya,” kata Koster. (*/Sir)