Komisi XI DPR Apresiasi Pengendalian Inflasi di Bali

oleh
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno. (Ist)
banner 300250

Denpasar, suarabali.com – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno mengapresiasi kinerja Pemprov Bali serta lembaga sektor ekonomi dan keuangan di Bali yang cukup bagus mengendalikan inflasi dan peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut dia, pencapaian ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain.

Hal itu diungkapkan Soepriyatno usai memimpin rapat kerja Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Bali, Kementerian Keuangan, Dirjen Bea Cukai, BPS, BPKP, BPK, dalam Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018, di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Senin (30/7/2018).

“Komisi XI rapat dengan BPS, BPK, BPKP dan sebagainya dalam konteks untuk melihat kinerja Pemerintah Provinsi Bali. Dalam hal ini, perlu saya sampaikan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Bali terbilang cukup bagus, inflasinya bagus, kemudian APBD-nya meningkat. Jadi, saya kira ini perlu ditiru oleh provinsi-provinsi lain,” ungkap Soepriyatno.

Politisi Partai Gerindra itu menilai, penyaluran kredit di Bali cukup bagus. Non Performing Loan (NPL) juga relatif masih di bawah tingkat nasional, dan penyaluran KUR juga cukup bagus.

“Tidak ada kendala-kendala yang sangat serius akan terjadi di Bali. Dan semoga semuanya, dan kondisi-kondisi yang ini bisa bermanfaat untuk masyarakat,” harap politisi dapil Jawa Timur itu.

Sementara anggota Komisi XI DPR RI Tutik Kusuma Wardhani berharap adanya rapat dengan seluruh jajaran Pemprov Bali dan mitra kerja Komisi XI DPR RI di Bali dapat mengisi kekurangan-kekurangan yang ada di Pemprov Bali. Sehingga, DPR RI dapat menyinergikan dengan baik program-program pusat agar dapat diimpelementasikan dengan baik di daerah, khususnya Bali.

Terkait inflasi di Bali, Tutik yang berasal dari daerah pemilihan Bali mengungkapkan, Kabupaten Buleleng menjadi salah satu daerah yang mampu mengendalikan inflasi di Bali.

Dia menjelaskan, di Buleleng sendiri banyak potensi yang belum digarap secara optimal oleh pemerintah daerah. Sehingga, dia meminta Pemprov Bali untuk menyinergikan program kerja yang ada di provinsi ke kabupaten dan kota di seluruh Bali, khususnya di daerah-daerah yang terjadinya inflasi tertinggi.

Selain persoalan tersebut, hal lain yang menjadi sorotan Tim Kunker Komisi XI DPR adalah kemacetan dan sampah di Bali. Menurut Tutik, ini perlu penanganan yang sangat serius. “Kalau tadi disampaikan sepertinya ada kesulitan-kesulitan. Tapi, saya kira kalau ada kesungguhan, pasti ada jalan keluarnya. Sekarang saya hanya minta keseriusannya,” ungkapnya.

Menurut Tutik, alasan yang disampaikan dalam menyelesaikan permasalahan itu adalah regulasi. Namun, hal tersebut bisa dicarikan solusi yang lain. Misalnya, mulai dari mengatur sampah-sampah rumah tangga lebih dahulu. Tutik menginginkan jangan setelah ada kesulitan seperti itu seolah tidak ada jalan keluar.

“Saya hanya menginginkan keseriusan dan adanya jalan keluar. Karena pariwisata di Bali ini tidak tergantung  pada SDA-nya, tapi panorama dan ritual di Bali juga. Kalau Bali ditumpuk dengan sampah, nyaris akan ditinggalkan dari pariwisatanya,” pintanya.

Terakhir, politisi Partai Demokrat itu meminta Pemprov Bali untuk segera menguraikan kemacetan di Bali secara mutlak, kemudian sampah juga harus betul-betul dituntaskan.

Kunjungan kerja ini juga diikuti sejumlah anggota Komisi XI DPR RI, di antaranya Hendrawan Supratikno, Andreas Eddy Susetyo, Michael Jeno dari F-PDI Perjuangan, Andi Achmad Dara (F-PG), Willgo Zainar, Saiful Rasyid dan Sumail Abdullah dari F-Gerindra, Didi Irawadi Syamsudin (F-PD), Nur Chayati dan Refrizal (F-PKS). (*)