Keuangan Polda Bali Diperiksa, Golose Minta BPK Jadi Konsultan yang Baik

oleh
Kapolda Bali Irjen Pol. Petrus Reinhard Golose dan Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan BPK Thomas Gatot Hendarto di Gedung Rupatama Polda Bali, Senin (11/2/2019). (Ist)
banner 300250

Denpasar, suarabali.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa laporan keuangan seluruh Satker dan Satwil atau Polres jajaran Polda Bali di Gedung Rupatama Polda Bali, Senin (11/2/2019). Ada tujuh sasaran pemeriksaan yang dilakukan BPK di Polda Bali. Satu di antaranya, laporan Perwabkeu atas penyelenggaraan pengamanan IMF and World Bank Summit 2018.

Selain itu, BPK juga memeriksa laporan keuangan tentang pelampauan belanja pegawai tahun 2018, saldo kas dan kewajiban yang cukup signifikan pada TA 2017 dan dampaknya pada pengelolaan keuangan TA 2018.

“Tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara,” kata Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan BPK, Thomas Gatot Hendarto.

Pemeriksaan laporan keuangan itu juga dihadiri Kapolda Bali Irjen Pol. Petrus Reinhard Golose, Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Wayan Sunartha, Ketua Sub Tim BPK Gatot Aryo Pramono, Irwil III Itwasum Polri Brigjen Pol. Bambang Suharno, sera para pejabat utama Polda Bali dan Kapolres se-Bali.

Dalam sambutannya, Kapolda Bali Irjen Pol. Petrus Reinhard Golose mengatakan kegiatan wasrik BPK termasuk dalam program prioritas Kapolri, yaitu penguatan integritas seluruh personel Polri dalam menjalankan tugas pokok, peran maupun fungsi secara transparan dan akuntabel melalui pembangunan zona integritas, terutama pada sektor pelayanan publik, penegakan hukum, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa yang didukung dengan pengawasan efektif dalam rangka mencegah praktek KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).

Itwasda Polda Bali selaku pengemban fungsi pengawasan telah berupaya mengoptimalkan peran dan fungsinya melalui kegiatan pengawasan dan pemeriksaan (wasrik), baik wasrik rutin yang terjadwal dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) maupun wasrik khusus yang dilakukan secara insidentil.

Demi meningkatkan komitmen institusi Polri dalam upaya pengelolaan anggaran dan peningkatan kualitas kinerja yang semakin baik, menurut Kapolda, maka kegiatan taklimat awal sangat tepat diadakan.

“Melalui kegiatan ini, dapat menjalin kerjasama sinergitas antara Polri dengan BPK RI sebagai badan yang diberi amanah oleh negara untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Sehingga, dapat mendukung upaya pembenahan dan penyempurnaan institusi Polri melalui saran dan masukan yang membangun, khususnya dalam bidang pengelolaan anggaran,” ujar Kapolda Bali.

“Saya berharap kepada tim dari BPK RI sebagai lembaga pengawas eksternal, dapat obyektif dan mampu menjadi konsultan yang baik dalam membantu Polda Bali untuk melaksanakan tugas sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terhindar dari penyimpangan,” imbuh jenderal lulusan Akpol tahun 1988 ini. (*)