Ketua DPR: KPU Lampaui Kewenangan Jika Jegal Mantan Napi Jadi Caleg

oleh
Ketua DPR Bambang Soesatyo. (ist)
banner 300250

Jakarta, suarabali.com – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) melampaui kewenangannya jika masih tetap bersikukuh menjegal mantan terpidana korupsi menggunakan hak dasarnya untuk dipilih sebagai calon legislatif.

“Kita mendukung KPU untuk menciptakan hasil demokrasi yang bersih bebas dari korupsi. Tapi, bersikukuh menjegal mantan terpidana korupsi untuk menggunakan hak dasarnya sebagai warga negara untuk dipilih sebagai calon legislatif, menurut saya, kurang bijaksana,” ujar Bamsoet.

Dia menjelaskan, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, telah diatur bahwa mantan napi yang sudah menjalani masa hukuman 5 tahun atau lebih boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, selama yang bersangkutan mengumumkan diri ke publik mengenai kasus hukum yang pernah menjeratnya.

“Saya sependapat dengan pernyataan Wakil Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Saud Sitomorang bahwa mantan terpidana korupsi boleh saja dicalonkan partainya jika memenuhi sejumlah syarat. Antara lain, yang bersangkutan harus menyatakan (mendeklarasikan) secara jujur  bahwa dirinya mantan napi korupsi, tidak dicabut haknya oleh keputusan pengadilan, melewati jeda waktu 5 tahun (jika tuntutan yang bersangkutan di atas lima tahun), serta menunjukan penyesalan dan berkelakuan baik selama menjalani tahanan serta tidak mengulangi perbuatannya,” paparnya dalam siaran pers baru-baru ini.

Jadi, menurut Bamsoet, jika KPU masih tetap bersikukuh, sementara dalam RDP bersama DPR, pemerintah dan Bawaslu beberapa waktu lalu hasilnya sudah jelas, tidak sepakat dengan usulan KPU tersebut lantaran tidak ada dalam UU Pemilu. Maka, artinya KPU sudah melampaui kewenangannya.

“Sikap KPU tersebut terlampau berlebihan dalam membangun pencitraan lembaganya. Sebab UU sudah mengatur mengenai hak-hak seorang warga negara termasuk para mantan terpidana. Dan keputusan seseorang kehilangan hak-hak politiknya itu ada di pengadilan. Bukan diputuskan dalam aturan yang letaknya di bawah UU. Jika KPU masih bersikukuh mengeluarkan aturan tersebut, itu sama saja dengan melawan UU. Atau kalau mau, kita amandemen saja dulu konstitusi kita agar KPU diberikan hak untuk membuat UU sendiri sekaligus melaksanakannya sendiri,” tegas Bamsoet.

Tidak hanya itu, dengan keputusan tersebut, KPU telah merampas hak-hak dasar warga negara untuk dipilih dan memilih. Seorang mantan narapidana setelah menjalani hukumannya dan kembali ke masyarakat, maka hak dan kewajibannya sama dengan warga negara lainnya. Itu dijamin dalam konstitusi kita. Kecuali pengadilan saat memutus perkara yang bersangkutan memutuskan pencabutan hak politiknya.

“Selain itu, KPU juga telah merampas hak warga negara yang akan memilih calon yg dijegal tersebut. Mulai dari keluarga, kerabat hingga masyarakat dimana mantan terpidana itu berdomisili. Soal apakah yang bersangkutan akan terpilih atau tidak, serahkan saja kepada masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menilai mantan narapidana korupsi bisa saja diberikan kesempatan ikut menjadi caleg dalam Pemilu 2019. Menurut Saut, jika mantan napi korupsi menyesali perbuatannya dan masyarakat luas ternyata mau memilih orang tersebut, patut diberikan kesempatan.

“Kalau kita menghukum orang berkali-kali dimana orang yang sudah mengakui kesalahannya tersebut sudah menjalani hukumannya, kita hukum dia berkali-kali dengan kesalahan yang sama ya itu hukum tidak begitu, hukum tidak boleh dendam,” kata Saut. (*/Sir)