Kepala Disbud Gianyar Jadi Narasumber Pembelajaran Pengakuan Kota Pusaka

oleh
Kepala Disbud Kabupaten Gianyar I Ketut Mudana di acara pembelajaran pengakuan Kota Pusaka di Hotel Grand Kemang Jakarta. (Ist)
banner 300250

Jakarta, suarabali.com – Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) Kabupaten Gianyar I Ketut Mudana didapuk sebagai narasumber dalam pembelajaran pengakuan Kota Pusaka oleh UNESCO. Kegiatan yang diprakarsai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Republik Indonesia ini berlangsung di Hotel Grand Kemang Jakarta, Senin-Rabu (16-17 Desember 2019).


Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Konsultasi Publik Rancangan Pedoman Teknis Pengusulan dan Penetapan Kota Pusaka. Sebagai narasumber pada kegiatan pembelajaran tersebut, Kepala Disbud Kabupaten Gianyar I Ketut Mudana membawakan materi tentang Penetapan Pedoman Umum dan Teknis Persyaratan menjadi Kota/Kabupaten Pusaka. Kegiatan ini dihadiri peserta dari 70 kabupaten/kota yang menjadi anggota Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI).

Pada kesempatan itu, Mudana memaparkan pengalaman Gianyar menjadi anggota JKPI, mulai proses inventaris pusaka sampai menjadi anggota kota pusaka dunia. Dia mengatakan kota pusaka meliputi pusaka alam, pusaka budaya, dan pusaka saujana.

Dia memaparkan, sinergitas antara masyarakat dengan pemerintah daerah sangat penting dalam upaya pelestarian warisan pusaka. Pusaka yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten membutuhkan penanganan yang serius dan komprehensif sebagai aset budaya daerah yang unggul dan bernilai tinggi.

Warisan atau pusaka akan mendapat perhatian besar dari pemerintah pusat, melalui Kemenko PMK yang sedang berupaya menerbitkan pedoman umum dan teknis tentang perlindungan pusaka atau warisan budaya yang ada di pemerintahan daeerah di seluruh Indonesia.

Kemenko PMK bekerja sama dengan PUPR dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah juga akan membantu melalui anggaran pendapatan negara untuk meengurus dan mengelola aset budaya berupa warisan pusaka.

Kabupaten Gianyar mengusulkan agar payung hukum perlindungan, pemeliharaan, dan penetapan kota pusaka atau warisan budaya, dilakukan melalui Inpres atau Peraturan Pemerintah agar lebih kuat dan didukung oleh kementerian terkait. (*)