Kasus Pemecatan PNS di Kementan, BKN Siap Jadi Saksi di Pengadilan

oleh
Ilustrasi. (Ist)
banner 300250

Jakarta, suarabali.com – Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan mengatakan pihaknya siap menjadi saksi di pengadilan untuk memberi keterangan terkait kasus pemberhentian Asril Aminulah sebagai aparatur sipil negara (ASN) di Direktorat Hortikultura Kementerian Pertanian.

Muhammad Ridwan menyampaikan hal itu dalam acara dialog interaktif di Radio Elshinta, Kamis (2/8/2018) sore. Ridwan menyampaikan penjelasannya menanggapi kasus pemberhentian Asril Aminulah sebagai ASN di Direktorat Hortikultura Kementerian Pertanian.

Menurut Ridwan, seseorang dapat diberhentikan secara tidak hormat dari status ASN apabila orang tersebut melakukan pelanggaran pidana seperti tindak pidana korupsi (tipikor). “Jika pelanggarannya pidana dan sudah ada keputusan pengadilan yang inkrach, mau tidak mau memang harus dipecat dengan tidak  hormat,” katanya.

Untuk kasus Asril Aminullah, menurut Ridwan, persoalannya harus dilihat secara teliti. Banyak hal terkait kasus itu yang tidak bisa diungkapkan ke publik, karena ada yang sifatnya confidencial atau privasi. “Tapi, kami menghormati upaya hukum yang ditempuh oleh yang bersangkutan,” ungkapnya.

Jika Asril Aminullah merasa ada aturan yang dilanggar atasannya (pimpinannya) terkait pemecatan dirinya sebagai ASN, Ridwan menyarankan agar mengajukan gugatan ke PTUN. Biasanya, kata dia, hakim PTUN yang menyidangkan kasus tersebut akan memanggil pihak BKN sebagai saksi untuk dimintai keterangan.

“Kami nanti akan sampaikan norma-norma standar untuk menjadi pertimbangan hakim. Apakah pemberhentian itu telah memenuhi semua peraturan perundang-undangan atau tidak,” ungkap Ridwan.

Jika ternyata hakim PTUN nantinya menganggap pemberhentian Asril Aminullah tidak memenuhui standar prosedur, menurut Ridwan, maka putusan hakim bisa meminta pengembalian status PNS atau ASN Asril Aminullah. “Jadi, kita tinggal wait and see keputusan hakim di pengadilan,” tegasnya.

Yang pasti, kata Ridwan, BKN dalam hal ini sebagai manajemen pembina kepegawaian, siap memberikan penjelasan di pengadilan apabila diminta hakim. “BKN tidak berada di pihak yang satu atau yang lain. Kami akan netral jika BKN diminta menjadi saksi, baik saksi yang memberatkan ataupun saksi yang meringankan,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Asril Aminulah diberhentikan sebagai ASN di Direktorat Hortikultura Kementerian Pertanian. Asril sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Umum di Direktorat Hortikultura. Asril menilai pemberhentiannya melanggar prosedur pengangkatan dan pemberhentian PNS. Sebab, keputusan pemberhentian itu dinilai melanggar aturan.

Untuk itu, Asril Aminulah telah mengajukan gugatan terhadap Mentan Amran Sulaiman ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

“Surat kepada Pak Menteri PAN RB dan ke Komisi ASN sudah kami kirimkan hari ini. Saya meminta agar Menteri PAN RB maupun pihak Komisi Aparatur Sipil Negara harus ikut membantu mengembalikan status klien saya sebagai PNS,” kata Joko Sutrisno Dawoed, penasehat hukum Asril Aminullah, Kamis (1/8/2018).

Pencopotan Asril sebagai PNS terkait dengan kasus hukum yang saat ini menimpa Asril Aminulah di Kejaksaan Agung.

Menurut Joko Sutrisno Dawoed, kasus hukum kliennya sendiri saat ini masih berproses atau belum memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).

Namun, Mentan sudah memberhentikan Asril Aminulah sebagai PNS melalui Surat Keputusan Nomor 173/Kpts/ KP.600/02/2018 yang ditandatangani Setjen Kementerian Pertanian Hari Priyono, tertanggal 26 Februari 2018.

“Sebagai pejabat negara yang paham hukum, Pak Menteri harusnya menjunjung azas praduga tak bersalah dong,” ungkap Joko.

Di dalam SK pemberhentian tersebut disebutkan bahwa pemberhentian Asril Aminulah sebagai PNS atas permintaan sendiri.

“Faktanya, setelah klien saya dipanggil oleh Pak Menteri, klien saya diminta supaya membuat surat pengunduran diri. Tapi, saat itu klien saya hanya diminta mundur dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum. Setelah surat selesai dibuat, tiba-tiba klien kami juga diminta membuat surat mengundurkan diri sebagai PNS,” ujar Joko Sutrisno.

“Yang kami ingin tahu, ada apa gerangan sehingga klien kami diminta berhenti menjadi PNS. Ada apa ini?”  tanya Joko.

Ironisnya lagi, lanjut Joko, mulai dari pemanggilan oleh menteri, permintaan pengunduran diri Asril dari jabatannya dan sebagai PNS, hingga turunnya SK pemberhentian dari Mentan dilakukan hanya dalam satu hari.

“Ini gila ini, bayangkan, permintaan mundur hingga keputusan pemberhentian klien saya sebagai PNS hanya diputuskan dalam satu hari. Aturan apa ini. Seharusnya, kalaupun klien saya mau dipecat, semua itu kan ada aturannya. Kalau mau menjalankan aturan, harusnya Pak Menteri Pertanian jangan melanggar peraturan dong. Jangan hanya karena pencitraan, seenaknya menabrak aturan,” cetus Joko.

Hingga saat ini, proses persidangan perkara gugatan pemberhentian Asril sebagai PNS dengan tergugat Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman masih berjalan di PTUN Jakarta. Pada persidangan pekan lalu, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi Sri Wijayanti Yusuf selaku Sekretaris Ditjen Hortikultura.

Namun, saksi Sri Wijayanti Yusuf sebagai saksi fakta atau saksi mahkota dalam perkara ini, tidak hadir. Alasan ketidakhadiran saksi, karena sudah masuk sebagai para pihak yang bersengketa atau sebagai penerima kuasa dari tergugat.

Sidang berikutnya digelar pada Rabu (2/8/2018) siang dengan agenda yang sama, kembali meminta keterangan saksi Sri Wijayanti Yusuf.

“Sebagai warga negara yang baik dan demi kelangsungan hidup orang lain, seharusnya saksi hadir untuk menyampaikan fakta yang sesungguhnya,” ujar Joko.

Dalam kasus Asril Aminulah, menurut Joko, pihak Biro Organisasi Kepegawaian Setjen Kementerian Pertanian juga harus ikut bertanggungjawab. (*)