Kapolda Bali Ceramah Pencegahan Terorisme di Acara Indo Defence 2018

oleh
Kapolda Bali Irjen Pol. Petrus Reinhard Golose menjadi pembicara di acara Indo Defence 2018 Expo & Forum di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (8/11/2018). (Ist)
banner 300250

Jakarta, suarabali.com – Kapolda Bali Irjen Pol. Petrus Reinhard Golose mewakili Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian menghadiri acara Indo Defence 2018 Expo & Forum di Hall C3 JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (8/11/2018). Kehadiran Kapolda Bali sekaligus sebagai pembicara dengan tema “Menjamin Stabilitas Regional melalui Kerjasama dalam Penanggulangan Terorisme”.

Pada kesempatan tersebut, Petrus Reinhard Golose mengatakan terorisme telah menjadi permasalahan global bagi negara-negara di dunia. Karena berbagai kerugian baik material maupun korban jiwa harus ditanggung atas aksi terorisme yang terjadi, sehingga kerjasama melawan terorisme sangat penting dilakukan.

Dia menyampaikan, dari tahun 2000 sampai 2017 sudah terjadi 27 kali serangan bom besar di wilayah Indonesia dan selama tahun 2018 telah terjadi 21 aksi teror. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini, kata Kapolda, aksi teror tersebut dilakukan oleh jaringan teror Jamaah Anshorut Daulah (JAD) yang sebagian besar targetnya adalah aparat kepolisian dan gereja.

“Saat ini jaringan kelompok terstruktur yang ada di Indonesia terbagi atas dua afiliasi, yaitu ISIS dan Al Qaeda. Dari dua afiliasi tersebut, ada beberapa kelompok seperti Jamaah Anshorut Daulah (JAD), Jamaah Ansharut Khilafah (JAK), Mujahidin Indonesia Timur (MIT), Jamaah Anshorut Syariah (JAS), dan Jamaah Islamiyah (JI). Kelompok-kelompok ini juga berhubungan dengan jaringan teror yang berada di Asia dan juga Irak dan Siriah,” ungkap Kapolda Bali.

Lebih lanjut, jenderal lulusan Akpol tahun 1988 ini mengungkapkan, terjadi pergeseran modus operandi yang dilakukan oleh jaringan terorisme, antara lain, propaganda yang sebelumnya secara konvensi melalui buku, majalah, poster, dan pamflet menjadi mengeksploitasi dunia maya.

Selanjutnya, kata Kapolda, rekruitmen yang sebelumnya merekrut anggota dengan latar belakang pendidikan rendah dan ekonomi kelas menengah ke bawah menjadi yang berpendidikan tinggi dan berasal dari kelas ekonomi atas dengan melibatkan anak-anak serta istri sebagai pelaku bom bunuh diri.

Tidak hanya itu, pengadaan logistik hingga pendanaan juga terjadi perubahan. Terkait pengadaan logistik yang sebelumnya dilakukan secara konvensional berubah menjadi pendanaan melalui transaksi online.

“Melihat pergeseran modus operandi tersebut, perlu kerjasama seluruh stakeholder terkait penanganan aksi terorisme. Yang mana, aktivitas terorisme selalu berputar dan terhubung satu sama lain mulai dari recruitment, training, logistic provision, paramilitary formation, planning, execution of attack, hiding, fundraising hingga propaganda,” papar Petrus Reinhard Golose.

Menurut dia, perkembangan aksi terorisme juga terjadi pada pergeseran metode, sasaran hingga penampilan para pelaku aksi teror. Kini, kata dia, mereka lebih mengedepankan metode aksi teror yang disebut sebagai amaliyah yaitu amaliyah istisyhadiyah dimana para pelaku siap melakukan serangan dengan bom bunuh diri dan amaliyah inghimas dimana para pelaku siap untuk melakukan serangan sampai dibunuh oleh musuh, misalnya ditembak oleh polisi.

“Mereka juga mulai menggunakan metode yang disebut unexpeted actors, yaitu melibatkan anggota keluarga, perempuan dan anak-anak untuk melakukan aksi teror secara langsung seperti yang terjadi di Surabaya. Ini merupakan aksi pertama yang terjadi didunia,” kata jenderal bintang dua di pundak ini.

Sejak dideklarasikannya ISIS pada tahun 2014, Kapolda memaparkan, menjadi magnet bagi orang Indonesia untuk bergabung dalam jihad global dengan bendera ISIS di Irak dan Suriah. Tercatat oleh Satgas Counter FTF bahwa warga negara Indonesia yang diketahui bergabung dengan jaringan terorisme internasional dalam konflik dunia 2015-2018 sebanyak 1.506 orang.

Banyaknya jumlah warga negara Indonesia yang menjadi foreign terrorist fighters (FTF) dan bergabung dengan ISIS di Suriah, Irak, dan Filipina Selatan, memunculkan ancaman antara lain, frustrated traveler (FT), yaitu mereka yang ingin bergabung dengan ISIS di Suriah namun tidak tercapai, karena dideportasi kembali ke Indonesia.

“Selain itu, returnees adalah FTF yang kembali ke Indonesi dan bergabung dengan jaringannya,” katanya.

Terkait penanggulangan ancaman terorisme, jenderal yang hobi olahraga tembak reaksi ini mengungkapkan bahwa Polri memiliki strategi yang berdasarkan pada persatuan bangsa, yaitu empat pilar strategi penanggulangan terorisme dan ASEAN strategi dalam kegiatan pertemuan tingkat menteri tentang kejahatan transnasional.

Dari kedua perangkat kerangka kerja hukum internasioal tersebut, menurut Golose, maka strategi nasional dalam penanggulangan terorisme terbagi menjadi dua strategi, yaitu soft power yang terdiri dari kontra radikalisasi, kontra ideologi, dan deradikalisasi. Sementara hard power dalam bentuk penegakan hukum dengan mengedepankan serangan preemtif, yaitu penegakan hukum yang dilakukan untuk mencegah tindakan teror.

Dalam menjalankan strategi soft power maupun hard power, Golose menjelaskan, Polri tidak bekerja sendirian, tetapi membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait dalam lingkup nasional. Di bidang pendanaan terorisme, Polri bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Layanan Keuangan, serta pusat analisis dan laporan transaksi keuangan Indonesia.

Kemudian, di bidang foreign terrorist figthers (FTF), Polri bekerja sama dengan immigrasi, adat, otoritas bandara, otoritas pelabuhan, dan Kementerian Sosial. Selain itu, di bidang cyber terrorism, Polri  bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia, agen enkripsi cyber nasional, dan penyedia server internet.

Selanjutnya, di bidang deradikalisasi dan kontra radikalisasi, Polri bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan, TNI dalam UU Nomor 5 tahun 2018 pasal 43 i, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Kementerian Agama, dan Kementerian Sosial. Bahkan, di bidang deradikalisasi dan kontra radikalisasi juga melibatkan NGO, akademisi, masyarakat sipil, dan pemimpin agama.

Dalam penanggulangan terorisme di bidang penegakan hukum, yaitu criminal justice system institution. “Dalam lingkup regional cooperation, yaitu ASEAN country dan dalam lingkup international cooperation, Polri juga aktif dalam event bilateral dan multilateral,” kata Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose.

Pada kesempatan tersebut, Kapolda Bali berharap kegiatan tersebut dapat mempererat kerjasama di lingkup nasional, regional, dan internasional dengan merumuskan langkah antisipasi dan pencegahan tindak pidana terorisme melalui efektif cooperation antar negara dalam hal berbagi informasi dan dalam peningkatan kapasitas dan pembaruan teknologi. “Ancaman terorisme dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan oleh siapapun,” pungkasnya. (*)