Kabaharkam Tegaskan Ekonomi Masyarakat Harus Tetap Berjalan

oleh
Kabaharkam Polri Komjen Pol. Agus Andrianto (kanan) memberi arahan pada jajarannya saat memimpin kegiatan penempelan striker pencegahan virus COVID-19 di kendaraan dinas Polri. Kegiatan ini berlangsung di Mako Baharkam Polri, Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (2/4/2020). (Ist)
banner 300250

Jakarta, suarabali.com – Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol. Agus Andrianto menegaskan perekonomian masyarakat harus tetap berjalan, terutama sektor mikro.


Agus Andrianto menyampaikan hal itu saat memimpin kegiatan penempelan striker imbauan pencegahan pandemi virus Corona (COVID-19) di kendaraan dinas Polri. Kegiatan ini berlangsung di Mako Baharkam Polri, Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (2/4/2020).

“Kita harus disiplin dan tegas dalam penerapan physical distancing dan social distancing. Ini untuk kita semuanya,” tegas Kabaharkam yang juga Kaopspus Aman Nusa II 2020.

“Biarlah kami yang bekerja. Masyarakat diam di rumah dan keluar jika kondisi mendesak dengan tetap mematuhi anjuran pemerintah dalam menjaga jarak,” imbuhnya.

Menurut Agus, masyarakat harus memahami bahwa tidak semua tempat tersedia ahli kesehatan. Begitu juga sarana dan prasarana kesehatan. Untuk itu, kata dia, kehadiran TNI-Polri membantu jangan disalah-artikan.

“Kehadiran TNI-Polri juga representasi kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat, apalagi situasi bencana non-alam seperti saat ini,” tuturnya.

“Payung hukum dalam pencegahan dan penanggulangan wabah covid-19 ini juga sangat jelas” imbuhnya.

Agus mengungkapkan, Kapolri Jenderal Idham Azis sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran melalui maklumat dan 8 perintah penting. Semua itu untuk menjaga agar roda perekonomian masyarakat tetap berputar.

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga ada tata cara dan mekanismenya, sesuai dengan Keppres No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19, dimana Kementerian Kesehatan yang berhak menetapkan berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah, BNPB, dan BPBD.

Setelah ditetapkannya area atau wilayah pembatasan sosial skala besar (PSBB) merupakan kewenangan yang dilimpahkan pemerintah kepada pemerintah daerah, selebihnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Dalam PP No. 11 Tahun 2020 juga jelas mengatur tidak ada istilah lain, apalagi istilah-istilah yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Cuma satu, yaitu Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB).

“Hanya dengan ketegasan dan kedisiplinan masyarakat serta kepatuhan, wabah ini dapat kita lawan, semua untuk kebaikan masyarkat,” pungkas Agus. (Tjg/Sir)