Jutaan Kubik Kayu dan Solar Dirampas untuk Negara, Labora: Itu Bukan Milik Saya

oleh
banner 300250

Jakarta, suarabali.com – Labora Sitorus masih terus menuntut keadilan dari balik jeruji Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang, Jakarta Timur. Kali ini, terpidana kasus penimbunan bahan bakar bersubsidi, pembalakan hutan, dan pencucian uang itu mempersoalkan perampasan 7,6 juta meter kubik  kayu dan 1 juta liter solar yang sebenarnya bukan miliknya.

“Berbeda dengan putusan sebelumnya, Hakim Mahkamah Agung yang diketuai Artidjo Alkausar malah memutus 7,6 juta meter kubik  kayu dan 1 juta liter solar dirampas untuk negara. Padahal, itu bukan milik saya,” kata Labora Sitorus dalam rilisnya kepada suarabali.com.

Sedangkan Pengadilan Negeri  Sorong dan Pengadilan Tinggi Jayapura, menurut Labora, telah memutuskan kayu dan solar tersebut dikembalikan kepada perusahaan yang memilikinya, karena dibeli secara sah dan didukung surat-surat yang berlaku.

Sebenarnya, papar Labora, ada dua perusahaan yang di dalamnya tidak ada namanya (Labora Sitorus) sebagai pengelola perusahaan (PT). Sebab, kedua perusahan yang bernama PT Rotua bergerak di bidang pengolahan kayu dan PT Seno Adhi Wijaya (SAW) yang bergerak di bidang bahan bakar minyak (BBM) adalah perusahaan yang beroperasi secara resmi dan memiliki izin usaha yang dikeluarkan instansi pemerintah sendiri.

“Dalam operasionalnya, kedua perusahan tersebut dikelola oleh orang-orang yang secara resmi ditunjuk oleh pemegang saham atau komisaris. Nama saya (Labora Sitorus) tidak ada dalam jajaran direktur ataupun komisaris di kedua perusahaan itu,” ungkapnya.

BACA JUGA:

Dalam sidang di tingkat Pengadilan Negeri Sorong, kata Labora, majelis hakim telah memutuskan bahwa kayu olahan yang berjumlah 7,6 juta meter kubik dikembalikan kepada PT Rotua sebagai pemilik yang sah. Begitu juga dengan solar yang berjumlah 1 juta liter dikembalikan kepada PT Seno Adhi Wijaya (SAW) sebagai pemilik yang sah.

Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Sorong itu juga diperkuat oleh Pengadilan Tingggi Jayapura. Namun, kedua putusan tersebut dibatalkan oleh Hakim Mahkamah Agung yang diketuai oleh Artidjo Alkausar, yang saat ini telah pensiun dari jabatannya sebagai hakim di Mahkamah Agung.

Labora Sitorus menilai putusan Mahkamah Agung tersebut janggal dan penuh rekayasa serta jauh dari rasa keadilan. Sebab, pada saat kesaksian dan pembuktian di persidangan, kata dia, masing-masing perusahan dapat menunjukkan asal mula kayu dan solar tersebut serta surat-surat yang menjadi pendukung yang sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwewenang.

PT Rotua yang membeli kayu olahan berupa merbau, meranti,  indah, dan rimba dari pemilik HPH atau kios-kois kayu yang langsung datang ke PT Rotua. Penjual kayu itu membawa surat-surat yang lengkap. Begitu juga yang dibawa oleh masyarakat adalah kayu milik sendiri yang didukung dengan surat dari kepala desa.

Tanpa didukung surat-surat yang resmi, kata Labora, PT Rotua tidak pernah mau menerima atau membeli kayu-kayu tersebut. Begitu juga ketika PT Rotua menjual kayu-kayu tersebut juga didukung surat-surat yang resmi.

Begitu juga PT Seno Adhi Wijaya (PT SAW) yang secara resmi membeli solar dan bensin ke Pertamina resmi. Perusahan ini memiliki izin resmi untuk membeli, menampung, dan menjual BBM dari Pertamina.

Pada kurun waktu 2009 sampai 2012, menurut catatan pembukuan dan pembayaran ke Pertamina, PT Seno Adhi Wijaya (SAW) telah membali BBM berupa solar sekitar 7 juta liter. Pada kurun waktu tersebut, perusahaan telah menjual sekitar 5,6 juta liter solar. Bahkan, PT SAW masih memiliki stok solar lebih dari 1 juta  liter.

“Jadi, sebenarnya solar yang disita dan kemudian dirampas untuk negara 1 juta liter solar tersebut adalah stok yang belum terjual. Walaupun sudah memutus kontrak pembelian BBM dengan PT Seno Adhi Wijaya, tapi Pertamina sendiri tidak melarang untuk menjual sisa yang masih ada dan belum terjual. Keterangan ini disampaikan pihak Pertamina yang bersaksi dalam persidangan saya,” kata Labora.

Labora Sitorus menilai kegiatan kedua perusahaan tersebut ke dalam kasus TPPU merupakan kejanggalan dan dan penuh rekayasa. Hal ini dibuktikan oleh Komnas HAM yang telah melakukan eksaminasi atas proses dan putusan hukum Labora Sitorus.

Dari laporan hasil eksaminasi, Komnas HAM menemukan pelanggaran dan rekayasa terhadap kasus Labora Sitorus. Mulai dari awal pelaporan terhadap Labora Sitorus sampai putusan Mahkamah Agung, bahkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sehingga, Komnas HAM melalui laporan tim eksaminasi berpendapat bahwa putusan terhadap Labora Sitorus dapat batal demi hukum.

Ketika berita ini dikonfirmasi ke Mahkamah Agung (MA), juru bicara MA Agung Suhadi belum menjawab pertanyaan suarabali.com yang disampaikan melalui pesan wahts-apps. (Tjg)