Jokowi akan Resmikan PLTB Sidrap Akhir Bulan Ini

oleh
PLTB Sidrap. (Ist)
banner 300250

Sidrap, suarabali.com – Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap merupakan pembangkit tenaga angin pertama di Indonesia yang ditargetkan beroperasi pada akhir Februari 2018. Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha mengatakan, PLTB yang akan segera diresmikan Presiden Joko Widodo itu merupakan wujud komitmen Indonesia mengurangi emisi karbon.

PLTB Sidrap merupakan salah satu megaproyek  35.000 Megawatt (MW) yang digarap oleh investor asal Amerika Serikat, UPC Renewables, bekerja sama dengan PT Binatek Energi Terbarukan. Dengan memiliki 30 Wind Turbin Generator (WTG) atau kincir angin, pembangkit tenaga angin yang telah menelan investasi sebesar 150 juta dollar AS tersebut akan menghasilkan listrik sebesar 75 MW.

“Pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) merupakan langkah yang kita dorong dalam rangka memenuhi perjanjian internasional (Paris Agreement) yang telah kita ratifikasi, yaitu penurunan emisi karbon hingga 29 persen pada tahun 2030,” ungkap Satya di lokasi proyek PLTB Sidrap, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan,  Kamis (1/2/2018).

Menurut dia, beroperasinya PLTB merupakan langkah yang sangat baik untuk pengembangan EBT sebagai sumber energi utama pada masa depan menuju ekonomi rendah karbon. Indonesia memiliki potensi besar EBT, tetapi belum dimaksimalkan dengan baik.

Politisi F-Golkar ini menambahkan, perlu strategi dan kebijakan yang lebih progresif untuk menggantikan penggunaan energi fosil ke energi yang rendah karbon.  Salah satunya dengan memperhatikan externality costs dari bahan bakar fosil.

Menurut dia, kebijakan harga bahan bakar fosil saat ini tidak memperhatikan dampak kerusakan lingkungan, sehingga tidak ada perhitungan  externality cost. Kedepan,  dia akan mendorong faktor externalities itu dimasukkan, sehingga bisa berkompetisi dengan bahan bakar terbarukan.

“Kita selalu mengatakan harga batu bara (fossil fuel) lebih murah, tetapi kita tidak pernah memperhitungkan externality cost. Paling penting externality cost harus ada dalam tatanan kebijakan carbon pricing. Perlu ada komitmen dari pemerintah terkait hal ini,  supaya kompetitif,” katanya seperti dikutip dari parlementaria.

Satya menambahkan,  pemerintah harus mulai memikirkan ekspansi pengembangan EBT. Tidak hanya tenaga angin, tetapi juga arus laut, matahari, dan panas bumi. “Bahkan,  tenaga nuklir juga memungkinkan di Indonesia,” imbuh politisi dari dapil Jatim IX itu. (Sir)