Jadi Pembicara Seminar, Ike Edwin Sebut Korupsi Bukan Budaya

oleh
Staf Ahli Kapolri yang juga Perdana Menteri Kerajaan Sekala Brak Lampung Irjen Pol. Ike Edwin menjadi pembicara dalam seminar tentang pemberantasan korupsi yang digelar Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (25/6/2019). (Foto: Tjg)
banner 300250

Jakarta, suarabali.com  – Staf Ahli bidang Sosial Politik Kapolri Irjen Pol. Ike Edwin menolak perilaku korupsi disebut sebagai budaya. Menurut dia, pengertian budaya berkaitan dengan akal budi manusia tentang hal-hal yang baik dan positif.

“Saya tidak setuju kalau korupsi yang makin marak itu diidentikkan dengan budaya. Sebab, budaya itu adalah sesuatu yang baik dan mulia,”  kata Ike Edwin saat didaulat sebagai pembicara dalam seminar yang digelar Forum Silaturahmi Keraton se-Nusantara (FSKN) di Hotel Sultan Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Sebagai polisi yang pernah bertugas di Sulawesi Selatan, Ike Edwin  mengaitkan korupsi dengan istilah siri na pace. Namun, sebagai orang Lampung, dia mengaitkannya dengan istilah pi’il pesenggiri.

“Yang mulia para raja, tugas kita bukan hanya budaya.Kita harus bertanggung jawab apabila korupsi di negara ini sudah disebut  sebagai budaya. Ini sangat berbahaya,” kata Ike Edwin dalam seminar yang dihadiri 100 raja dan sultan di Nusantara itu.

Mantan Dirtipikor Mabes Polri ini kebali menegaskan bahwa budaya mengandung pengertian yang baik dan mulia. Oleh sebab itu, kata dia, citra dan martabat bangsa Indonesia akan hancur jika korupsi di negara ini sudah dianggap sebagai budaya. Sebab, pengertian antara budaya dan korupsi saling bertolak belakang.

“Kalau korupsi sudah dijadikan budaya,  alangkah jeleknya orang Indonesia. Kalau korupsi itu dibilang perilaku perorangan, mungkin masih bisa kita terima. Tapi kalau sudah menjadi budaya, ini berbahaya. Para raja dan sultan di Nusantara ini punya tanggung jawab melestarikan kebudayaan. Ini ditegaskan dalam undang-undang bahwa para raja dan sultan menjaga kebudayaan bangsa,” kata Ike Edwin yang juga Perdana Menteri dan Panglima Perang Kerajaan Sekala Brak di Lampung.

Selain menyoroti penyematan istilah budaya pada perilaku korupsi, Ike Edwin juga memaparkan peranan polisi di tengah-tengah masyarakat dari sudut pandang budaya dan adat istiadat. Ike menyebutnya sebagai polisi kearifan lokal. “Polisi kearifan lokal itu sama dengan hulubalang,” katanya.

Saat bertugas sebagai Wakapolda Sulawesi Selatan, Ike menerapkan peranan polisi yang menggunakan kearifan lokal, terutama ketika menghadapi ribuan warga yang mengepung Istana Goa yang dikepung 10 ribu rakyat Goa yang membawa berbagai jenis senjata tajam.

Padahal, ada 600 personel Brimob dan 1.200 personel Sabhara dikerahkan untuk mengamankan Istana Goa. Kapolda dan Brimob sudah dilempari batu. Karena keselamatannya terancam, polisi yang mengamankan Istana Goa menghilang.

“Akhirnya, Kapolda menyerahkan tugas pengamanan itu kepada saya. Apa yang saya pakai untuk mengatasi keributan itu? Saya melakukannya dengan pendekatan kearifan lokal,” tutur Ike Edwin mengisahkan pengalamannya.

Menurut Ike, unjuk rasa paling terkenal di Indonesia adalah masyarakat Makassar. Itu sebabnya, Kapolri menugaskan Ike untuk menjinakkan Makassar. “Alhamdulillah, saya mampu menjalankan tugas itu dengan pendekatan kebudayaan, pakai kearifan lokal,” pungkasnya. (TIM)