Irjen Pol. Ike Edwin: Kawasan Timur Lampung Cocok Jadi Ibu Kota RI

oleh
Irjen Pol. Ike Edwin, Perdana Menteri Kerajaan Paksi Pak Skala Bekhak, saat menyampaikan pendapatnya dalam Forum Group Diskusi (FGD) Lampung di Gedung Lamban Kuning, Bandar Lampung, Sabtu (4/5/2019). (Ist)
banner 300250

Bandarlampung, suarabali.com – Wacana pemindahan Ibukota RI ke luar Pulau Jawa yang didengungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi sorotan para tokoh Lampung. Apalagi, Jokowi menyebut ada tiga pulau yang menjadi pilihan lokasi ibukota RI, yakni Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera.

Menyikapi wacana tersebut, Forum Group Diskusi (FGD) Lampung menggelar diskusi di kediaman Irjen Pol. Ike Edwin, Perdana Menteri Kerajaan Paksi Pak Skala Bekhak, di Gedung Lamban Kuning, Sabtu (4/5/2019).

Diskusi itu dihadiri oleh anggota DPD RI Dapil Lampung Andi Surya, Bupati Pesawaran Dendi Romadhona, dan Dang Gusti Ike Edwin. Dang Ike, sapaan akrabnnya, menyampaikan Jakarta menjadi ibu kota RI lantaran warisan dari zaman Belanda.

“Kalau Jakarta, jadi Ibukota karena itu warisan dari Belanda. Mereka sudah menguasai Pulau Jawa. Nah, Presiden sudah menyampaikan pilihan untuk pemindahan untuk ibukota RI. Dari tiga nama pulau itu siapa yang siap, baik dari sistem pemerintahannya dan juga segi infrastruktur. Sekarang kita gelar diskusi ini bersama para tokoh, kita kaji sama-sama, layakkah Lampung menjadi DKI Lampung,” selorohnya kepada peserta diskusi.

Sehari sebelum FGD tersebut digelar,  Dang Ike membeberkan wilayah Lampung yang paling potensial dijadikan ibukota RI adalah kawasan timur Lampung (Katila). “Dari segi tipografi dan geografinya, wilayah Lampung Timur paling cocok dijadikan ibukota RI,” kata Dang Ike kepada suarabali.com dan reportasenews.com di kantornya, Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Jumat (3/5/2019).

Penilaian Staf Ahli Kapolri bidang Sosial Politik itu senada dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Berdasarkan kriteria, menurut dia, Katila memenuhi semua kriteria.

Hal itu diungkapkan Panja DKI Lampung, Ahmad Muslimin, Muzazmil Jayamahe, Dero, dan lain-lain yang telah tiga kali mengajinya lewat FGD yang membahas peluang Lampung menjadi ibukota pemerintahan RI.

“Saya optimis karena apa yang dikatakan Menteri PPN/Bappenas RI Bambang Brojonegro dalam rapat akhir bulan lalu (29/4/2019) dan kriteria yang dipaparkan hari ini (6/5/2019) persis seperti hasil FGD DKI Lampung yang pertama,” ujar Ahmad Muslimin seperti dikutip dari rmollampung.com.

Muzzamil Jayamahe mengatakan pada FGB ketiga di Itera, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Lampung, Direktur Centre for Urban and Regional Studies, Kepala PSKD UBL Ilham Malik mengatakan negara bukan fokus lokasi, tapi kriteria.

Pertemuan Bambang dengan empat kepala daerah tak memutuskan apa-apa dalam penetapan lokasi ibukota baru RI. Yang memutuskan, Presiden Jokowi pada 16 Agustus 2019, ujar Ahmad Muslimin.

Pada diskusi yang diselenggarkan Kantor Staf Presiden (KSP) itu, Bambang Brodjonegoro memaparkan kriteria lokasi ideal tempat pindahnya ibukota negara keluar Jawa di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Pertama, lokasinya harus strategis berada di tengah-tengah wilayah Indonesia, tersedia lahan yang luas, bebas bencana seperti gempa bumi, gunung berapi, banjir, kebakaran hutan, dan sebagainya.

Kedua, lokasinya harus memiliki sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan, dekat dengan kota eksisting, dan tidak memiliki risiko potensi konflik sosial serta memiliki budaya terbuka terhadap pendatang.

Ketiga, yang tidak kalah penting, menurut Bambang, lokasinya memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan nasional.

Bambang Brodjonegoro juga mengemukakan, nantinya ada dua skenario dari sisi jumlah penduduk bagi ibukota baru.

Pertama. ibukota dengan jumlah penduduk sekitar 1,5 juta jiwa, dan skenario kedua dengan jumlah penduduk sekitar 870 ribu jiwa.

Bambang mengatakan dengan rencana tersebut, pengembangan wilayah baru di Indonesia tidak lagi hanya bertumpu di Pulau Jawa yang daya dukungnya semakin terbatas,” ujar Bambang.

Sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam kesempatan terpisah telah mengatakan bahwa Presiden Jokowi ingin melihat perkembangan kajian yang dilakukan oleh Bappenas.

Keputusan itu berdasarkan kajian dan juga pandangan dari luar. Presiden juga ingin masukan dari publik. Pembuatan keputusan kan perlu input dari luar,” ujar Moeldoko.

Diskusi ini juga dihadiri oleh empat gubernur, yaitu Gubernur Sulawesi Barat Andi Ali Baal Masdar, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, dan Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili oleh Pejabat Bappeda Kaltim Yusliand. (*)