Ini Penjelasan ITW Soal Ganti Rugi untuk Korban Lion Air JT 610

oleh
Keluarga korban jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 rute Jakarta-Pangkalpinang berada di ruang kedatangan Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang, Bangka Belitung (29/10/2018).
banner 300250

Jakarta, suarabali.com – Sesuai UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, perusahaan penerbangan Lion Air harus bertanggungjawab mengganti kerugian penumpang dan barang yang menjadi korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 di perairan Tanjung Karawang, Senin (29/10/2018).

“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dalam pasal 165 menyebut jumlah ganti rugi terhadap para korban ditetapkan lewat peraturan menteri,” kata Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW) Edison Siahaan dalam siaran persnya, Selasa (30/10/2018).

Edison juga meminta Menhub mempertimbangkan kelayakan jumlah ganti rugi kepada ahli waris korban pesawat Lion Air JT 610. Menhub juga harus menjelaskan bahwa ganti rugi itu hanya kewajiban perusahaan penerbangan. “Bukan bagian dari ganti rugi yang diberikan pihak ansuransi,” tegas Edison.

Selain itu, ITW mendesak Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bekerja lebih cepat dan mengumumkan secara transparan penyebab jatuhnya pesawat milik Rusdi Kirana yang saat ini menjabat Dubes Malaysia dan sebelumnya anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

“Apabila hasil pemeriksaan KNKT terbukti adanya unsur sengaja atau kesalahan yang menimbulkan terjadinya kecelakaan, maka pihak Lion Air tidak dapat menggunakan Peraturan Menteri sebagai dasar pemberian ganti rugi,” tutur mantan Ketua Forum Wartawan Polri (FWP) itu.

Bahkan, menurut Edison, UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan memberikan peluang kepada ahli waris korban untuk mengajukan penuntutan ke pengadilan agar mendapatkan ganti rugi yang layak selain yang ditetapkan oleh keputusan menteri. (*)