Hukum Adat dalam Penyelesaian Kasus Pidana

oleh
Irjen Pol. Ike Edwin saat bincang-bincang pada acara Festival Kopi Nusantara, Kamis (24/1/2019). (Foto: Tjg)
banner 300250

Jakarta, suarabali.com – Irjen Pol. Ike Edwin menyoroti pentingnya peranan hukum adat sebagai kearifan lokal untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana yang terjadi di masyarakat. Dia menilai hukum adat dapat menimbulkan dampak psikologis yang lebih signifikan atau efek jera pada pelaku kejahatan.


Ike menyampaikan penilaian itu berdasarkan pengalamannya sebagai aparat penegak hukum. Saat menjabat Kapolres dan Kapolda, Ike mengaku sering menerapkan hukum adat untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana kecil yang terjadi di masyarakat.

“Meski tidak ada perintah (dari pimpinan), saat menjadi Kapolda dan Kapolres, hal itu saya laksanakan (menerapkan hukum adat),” kata Ike saat didaulat sebagai pembicara dalam talkshow pada acara Festival Kopi Nusantara di Jakarta, Kamis (24/1/2019).

Jenderal polisi yang juga Perdana Menteri Kepaksian Pernong di Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Brak di Batu Brak, Provinsi Lampung ini mencontohkan, kasus maling ayam tidak selalu harus diselesaikan dengan hukum pidana. Sebab, penerapan hukum pidana tidak menjamin akan memberikan efek jera pada pelaku maling ayam. Sebaliknya, memenjara pencuri ayam justri menjadi beban bagi keuangan negara.

Ike mencontohkan, seorang maling ayam dipenjara selama 6 bulan atau 180 hari. Negara harus mengeluarkan biaya makan si maling rata-rata Rp 50 ribu per hari. Jika ditahan selama 180 hari, maka negara harus menanggung biaya makannya sebesar Rp 9 juta.

“Uang sebanyak itu justru bisa untuk membeli ratusan ekor ayam. Nah, kalau yang maling ayam ini ada seribu orang, berapa biaya yang harus dikeluarkan negara?” tutur mantan Wakapolda Sulawesi Selatan ini.

Menurut Ike, pelaku maling ayam cukup diberi sanksi sosial atau sanksi menurut hukum adat yang berlaku di suatu daerah. Misalnya, pencuri ayam dihukum dengan kerja sosial di balai desa atau membersihkan rumah adat setiap hari selama satu bulan.

Hukuman itu, kata Ike, akan menimbulkan dampak psikologis yang lebih signifikan. Pencuri ayam akan malu karena setiap hari masyarakat melihatnya membersihkan kantor desa atau rumah adat. Bisa juga, orang yang mencuri satu ekor ayam dihukum dengan cara mengganti 10 ekor ayam kepada si pemilik ayam. “Itulah hukum adat,” katanya.

Budaya Korupsi

Selain masalah hukum adat, Ike juga menyoroti budaya korupsi, terutama di kalangan birokrat dan pejabat kepala daerah, yang makin marak terjadi di Indonesia. Dia menyoroti masalah ini mengingat banyaknya jumlah koruptor yang masuk bui akibat perbuatannya menggerogoti uang negara.

Sekadar contoh, sepanjang tahun 2018 saja, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 26 kepala daerah menjadi tersangka tindak pidana korupsi. Yang terbaru, misalnya, Bupati Mesuji Khamami ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh KPK. Khamami menjadi kepala daerah ke-107 yang ditetapkan sebagai tersangka sejak lembaga antirasuah itu berdiri pada 2003.

Jika terus dibiarkan terjadi, menurut Staf Ahli Bidang Sosial Politik (Sahli Sospol) Kapolri ini, perilaku korupsi akan merusak moral bangsa. Bahkan, Ike menilai moral para koruptor seolah tidak bisa dikendalikan lagi.

”Dengan melakukan korupsi, seolah-olah para koruptor tersebut merasa bangga. Merasa diri mereka memiliki kelebihan dibandingkan orang lain. Padahal, pelaku korupsi itu memiliki pendidikan tinggi, oknum pejabat negara, menteri, dan sebagainya,” katanya.

Untuk mengatasi hal tersebut, menurut lulusan Akpol 1985 yang berpengalaman dalam bidang Brimob ini, tidak hanya memerlukan perangkat hukum yang kuat dan tegas. Akan tetapi, juga keteladanan dari pemangku kebijakan yang didukung oleh seluruh elemen masyarakat.

”Kita tidak berpikir untuk bertanggungjawab kepada satu generasi, tetapi 100 generasi kedepan. Semua elemen masyarakat harus berkomitmen untuk menghindari dan memberantas korupsi. Ini bisa dimulai dari dalam keluarga dulu, lingkungan, sekolah, dan seterusnya,” ujar mantan Kapolda Lampung tersebut.

Menurut perwira tinggi yang pernah menjabat Dirtipidkor Bareskrim Polri pada 2010 ini, waktu yang dibutuhkan untuk meyelesaikan setiap kasus korupsi bervariasi. Tergantung pada pada tingkat kooperatif saksi yang dimintai keterangan dan akurasi alat bukti yang diperoleh di lapangan.

”Saat menjabat Direktur Tindak Pidana Korupsi pada 2010-2011, saya bisa menyelesaikan sekitar 540 kasus dan mengembalikan uang negara lebih dari lima triliun rupiah,” tukas Ike. (Tjg/Sir)