Hendardi: Deklarasi Kemenangan Kubu Prabowo Bermasalah

oleh
Ketua Setara Institute Hendardi. (Ist)
banner 300250

Jakarta, suarabali.com – Ketua Setara Institute Hendardi menilai deklarasi kemenangan Pilpres 2019 yang dilakukan oleh Prabowo nyata-nyata bermasalah pada aspek substantif maupun prosedural.

Menurut Hendardi, deklarasi yang secara faktual diikuti klaim-klaim kemenangan para pendukungnya, terutama di dunia maya dan forum-forum pengajian, serta propaganda-propaganda yang mendelegitimasi penyelenggara Pemilu, mendestruksi secara sosial integritas Pemilu dan tata kelola demokrasi Indonesia beserta perangkat institusi dan mekanisme di dalamnya.

“Merespons situasi tersebut, seluruh elite politik dan kontestan hajatan elektoral mestinya menolak setiap upaya untuk menarik mundur peradaban demokratis kita dan sebaliknya memobilisasi seluruh sumber daya politik untuk menjadikan Pemilu 2019, Pemilu kelima setelah reformasi 1998, sebagai kanal untuk mengonsolidasikan demokrasi Indonesia,” kata Hendardi dalam siaran persnya, Senin (22/4/2019).

Jika mencermati dinamika politik di kubu Prabowo, menurut Hendardi, terlihat nyata bahwa kekuatan-kekuatan politik yang semakin ngotot mengklaim kemenangan dengan mengabaikan mekanisme dan tahapan-tahapan elektoral formal yang sedang berlangsung—termasuk dengan melakukan propaganda-propaganda delegitimasi dan kontra prosedur dan institusi demokrasi konstitusional yang ada—justru bukanlah kekuatan infrastruktur politik resmi seperti partai politik dan politisi-politisi kontestan Pemilu, melainkan elite-elite ormas vigilante seperti FPI, tokoh-tokoh eks dan simpatisan HTI, dan tokoh-tokoh Islam konservatif.

“Sangat tampak bahwa mereka melakukan konsolidasi kekuatan dan jaringan semipolitik mereka dengan memanfaatkan figur Prabowo dan jaringan politik formal di sekitarnya, dengan memproduksi narasi, propaganda, bahkan hoaks-hoaks yang mendistorsi kebenaran dan membangun kecurigaan, kebingungan, misinformasi, dan disinformasi di tingkat warga masyarakat,” ungkapnya.

Dalam situasi demikian, Hendardi meminta seluruh partai politik pendukung para kontestan Pilpres dan kontestan Pemilu hendaknya menjadikan Pemilu semata-mata untuk mengonsolidasikan demokrasi dalam kerangka ideologi Pancasila dan konstitusi negara UUD 1945.

Seluruh penyelenggara Pemilu, kata dia, hendaknya melakukan tugas dan fungsi konstitusionalnya untuk mewujudkan keadilan elektoral dan menegakkan integritas Pemilu. Seluruh aparatur keamanan negara hendaknya bekerja keras dan bertindak tegas untuk menjamin stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dalam koridor hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

“Seluruh elemen masyarakat sipil hendaknya melaksanakan fungsi-fungsi demokratisnya untuk terus mengawal integritas Pemilu dan kinerja para penyelenggaranya di seluruh level,” pungkasnya. (Tjg/Sir)