Singaraja, Suarabali.com – Sebanyak 72 kepala keluarga (KK) yang telah menempati lahan di Desa Adat Buleleng sejak tahun 1956 menerima Sertifikat tanah dari Gubernur Bali I Wayan Koster, Rabu.
Penyerahan hibah sertifikat tanah kepada Desa Adat Buleleng, di Singaraja, disaksikan langsung oleh Bendesa Desa Adat Buleleng Nyoman Sutrisna dan warga adat setempat.
“Sebelum hibah sertifikat tanah ini diserahkan kepada Desa Adat Buleleng, saya mendapat laporan nota dinas dari Kepala BPKAD Pemprov Bali mengenai besaran tarif sewa untuk warga yang tinggal di lahan Pemprov Bali,” ucap Koster dalam keterangan tertulisnya, dikutip baliantaranews.com
Setelah mendapat penjelasan dari Kepala BPKAD Pemprov Bali, ia langsung berpikir masa orang yang sudah tinggal turun-temurun harus sewa lagi sampai ke anak cucu.
“Ini tidak masuk akal. Saya juga membayangkan, pasti warga yang tinggal di sana hidupnya tidak tenang karena terus berpikir suatu saat bisa direlokasi, apalagi secara administratif tanah ini milik Pemprov Bali, jadi bisa diambil alih,” katanya.
Harga sewa lahan tersebut sebelumnya Rp1 juta per are per tahun. Kalau ditotal, menjadi Rp200 juta per tahun untuk 2 hektare lahan.
“Saya pikir, kok cuma cari duit Rp200 juta saja sampai begitu? Saya di Kementerian bisa puluhan, ratusan miliar dapat. Jadi, saya putuskan tanah ini dihibahkan kepada Desa Adat Buleleng. Kenapa? Karena desa adat punya aturan awig-awig dan pararem untuk krama (warga),” ujar Koster.
Desa adat, lanjut dia, juga bisa menambah palemahan (wilayah) dan diikat melalui oararem, sehingga selamanya tanah ini menjadi aset desa adat dengan syarat-syarat tidak boleh dijual.
“Kemudian, saya minta bandesa adat harus mebakti (sembahyang) di Pura Dalem menyatakan janji tidak akan jual atau merelokasi warganya, namun lahan ini peruntukannya tetap untuk warga tanpa sewa,” ucapnya.
Namun, yang menempatinya dikenakan semacam “ayah-ayahan” atau kewajiban adat yang diatur pararem atau bisa ke dalam awig-awig
Koster dalam kesempatan itu menegaskan di era kepemimpinannya telah memetakan tanah Provinsi Bali yang mana bisa dikembangkan jadi infrastruktur pemerintah, yang mana untuk sentra ekonomi, dan yang mana bisa dihibahkan untuk buat sekolah, kantor, wantilan desa adat hingga untuk pendukung ekonomi di desa adat. (*)
