Gubernur dan DPRD Bali Sehati Wujudkan Bali sebagai Pulau Organik

oleh
Gubernur Bali Wayan Koster diwakili Wagub Cok Ace menyampaikan tanggapan terhadap Ranperda Sistem Pertanian Organik pada Sidang Paripurna DPRD Bali, Selasa (14/5/2019). (Ist)
banner 300250

Denpasar, suarabali.com – DPRD Bali menggunakan hak inisiatif dengan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Pertanian Organik. Ranperda ini sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Bak gayung bersambut, Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi rancangan regulasi yang berkaitan dengan upaya mempercepat terwujudnya Bali sebagai Pulau Organik tersebut. Dukungan itu diutarakan Koster dalam sambutan yang dibacakan Wagub Cokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) pada Sidang Paripurna DPRD Bali, Selasa (14/5/2019).

Koster berpendapat, dua Ranperda yang dirancang legislatif sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, yang secara substantif bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan krama Bali yang sejahtera dan bahagia sakala dan niskala.

Sejalan dengan itu, menurut dia, Ranperda Sistem Pertanian Organik adalah inisiatif cerdas dan bijak dalam kerangka pembangunan Bali berkelanjutan. Hal ini juga sesuai dengan misi prioritas yang tertuang dalam Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2019-2024, yaitu memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan krama Bali serta mewujudkan kemandirian, pangan, meningkatkan nilai tambah pertanian dan daya saing serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Koster berharap regulasi itu nantinya dapat menjadi landasan hukum dalam proses budidaya pertanian untuk menghasilkan pangan yang sehat dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam (palemahan).

Di bawah kepemimpinan Koster, Bali akan diupayakan menjadi pulau organik, clean and green. Pangan organik yang dihasilkan akan menjadi produk pangan premium, sehingga memberi nilai tambah pada bahan kuliner untuk pariwisata berkualitas. Perda ini merupakan wujud komitmen legislatif dan eksekutif untuk mewujudkan Bali sebagai pulau organik dengan hasil pangan yang dihasilkan dari proses ramah lingkungan.

Untuk penyempurnaan Ranperda, Koster menyampaikan sejumlah masukan, antara lain materi muatan mengenai kearifan lokal, terutama konsep Tri Hita Karana agar dapat diakomodir dalam Raperda. Selain itu, Ranperda juga diharapkan dapat mendorong komitmen semua pihak untuk berkontribusi dalam mewujudkan sistem pertanian organik.

Menurut Koster, mewujudkan sistem pertanian organik bukanlah upaya yang mudah. Sebab, hingga saat ini pertanian masih didominasi oleh sistem konvensional yang mengandalkan bahan kimia sebagai efek dari revolusi hijau pada awal Orde Baru.

“Dibutuhkan komitmen semua pihak baik untuk menggugah kesadaran, mengubah pola pikir dan perilaku, baik dari sisi produksi mapun konsumen. Sistem pertanian organik akan tumbuh dan berkembang apabila pasar produk organik juga tumbuh,” urainya.

Kendala lain yang perlu diantisipasi adalah konversi lahan yang membutuhkan waktu cukup lama. Oleh sebab itu, Koster menyarankan agar penanganannya dilakukan oleh perangkat daerah yang telah ada, sehingga tidak perlu membentuk lembaga baru lagi.

Pada bagian lain, Koster juga mengapresiasi Rancangan Perda Provinsi Bali tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. (*)