Gapok Pati Polri Tak Sebanding dengan Gaya Hidupnya

oleh
Ilustrasi. (Ist)
banner 300250

Jakarta, suarabali.com – Upacara kenaikan pangkat sebelas perwira tinggi (Pati) Polri akan diadakan di Rupatama Mabes Polri pada Kamis (27/12/2018) sekitar pukul 13.00 WIB. Ironisnya, gaji pokok (gapok) para jenderal itu ternyata tidak sebesar yang dibayangkan publik.

Seperti tertulis dalam Surat Telegram Kapolri, gaji pokok para Pati Polri itu rata-rata antara Rp 4,6 juta sampai Rp 5,4 juta per bulan. Namun, dalam Surat Telegram Kapolri itu tidak dicantumkan tunjangan yang diterima para Pati Polri itu.

Menanggapi hal itu, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta Pane mengatakan gaji para Pati Polri itu dalam surat tersebut seharusnya juga dilengkapi dengan besaran tunjangan yang diterima masing-masing.

“Dengan begitu, publik bisa tahu berapa total penghasilan yang didapat setiap pejabat kepolisian,” kata Neta kepada suarabali.com, Kamis (27/12/2018).

Dengan transparansi penghasilan tersebut, Netal menjelaskan, ada dua hal yang dapat diketahui publik. Pertama, dengan penghasilan yang sebesar itu, publik akan bisa membandingkan antara penghasilan  dengan kekayaan yang dimiliki seorang pejabat kepolisian.

“Tak hanya publik, anak-anak dan keluarga besarnya juga akan bisa membandingkan dengan kenyataan hidup pejabat polisi itu. Jika dengan penghasilan sebesar itu, apa mungkin seorang pejabat polisi punya mobil mewah, rumah mewah, anak sekolah di luar negeri. Artinya, daftar itu akan menjadi sosial kontrol terhadap pejabat polisi,” paparnya.

Kedua, menurut Neta, jika publik melihat banyak keanehan dan kejanggalan dalam kehidupan mewah seorang pejabat kepolisian, lalu apa solusinya. “Apakah cukup hanya menjadi pergunjingan atau ada jalur hukum untuk menyelesaikannya,” ujarnya.

Terlepas dari hal itu, menurut Neta, gaji pejabat polisi tersebut merupakan langkah untuk berbenah agar kesan polisi “sebagai sapu kotor” bisa berubah.

“Artinya, ada keinginan untuk berbenah dan berubah. Tapi, langkah ini harus ditindaklanjuti. Jika ada kehidupan pejabat polisi yang jauh melampaui penghasilannya, perlu ada pengusutan yang transparan untuk kemudian diselesaikan dengan proses hukum. Tanpa itu, upaya memaparkan penghasilan pejabat polisi ke publik hanya sebuah basa-basi semata,” tegas Neta.

Sebelumnya diberitakan, Kamis siang (27/12/2018), upacara kenaikan pangkat sebelas Pati Polri akan diadakan di Rupatama Mabes Polri. Kenaikan pangkat itu berdasarkan Keputusan Presiden No. 109/Polri/Thn 2018, tertanggal 27 Desember 2018.

Para Pati Polri yang mengalami kenaikan pangkat satu tingkat dari pangkat sebelumnya adalah Komjen Pol. Setyo Wasisto (Pati SSDM Polri penugasan pada Kementerian Perindustrian), Irjen Pol. Adhi Prawoto (Pati Bareskrim Polri penugasan pada BNN), Irjen Pol. Ahmad Dofiri (Kapolda DIY), Irjen Pol. Tomisi Tohir (Kapolda Banten), dan Irjen Pol. Muhammad Iqbal (Kadiv Humas Polri).

Selain itu, Brigjen Pol. Juhartana (Pati SSDM Polri penugasan pada Wantannas),  Brigjen Pol. Iswahyudi (Karo Jemengar Srena Polri), Brigjen Pol. Tornagogo Sihombing (Karo Wassidik Bareskrim Polri), Brigjen Pol. Tomex Kurniawan (Wakapolda Banten), Brigjen Pol. Tantan Sulistyana (Pati Bareskrim Polri penugasan pada BNN), dan Brigjen Pol. Nico Afinta (Karo Binopsnal Bareskrim Polri).

Dalam telegram Kapolri itu juga dituliskan petikan Kepres dan Keputusan Kapolri tentang penyesuaian gaji Pati tersebut akan disusulkan kemudian. (Tjg)