Fahri Hamzah: Pengalaman NTB Bisa Dijadikan Penanganan Bencana Sulteng

oleh
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. (Ist)
banner 300250

Jakarta, suarabali.com – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan pengalaman penanganan bencana di Nusa Tenggara Barat (NTB) dapat dijadikan acuan dalam menangani musibah gempa bumi dan tsunami di Palu, Donggala dan Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng).

“Naikkan status bencana di Sulawesi Tengah menjadi bencana nasional, juga struktur organisasi penanganan bencana yang lebih ringkas dan cekatan dengan pendekatan leadership yang lebih jelas,” kata Fahri kepada awak media di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Selain itu, Fahri menganjurkan agar struktur organisasi penanganan bencana harus mengintegrasikan kementerian yang diabaikan dalam Instruksi Presiden (Inpres) seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT), serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Pemerintah harus menerapkan birokrasi bencana dalam implementasi bantuan serta mengintegrasikan peran lembaga kemanusiaan berbasis lokasi. Huntara atau rumah tumbuh sebagai solusi prioritas untuk pengungsi yang dimasukkan dalam skenario pembiayaan pemerintah,” terang Fahri.

Fahri menyarankan agar pemerintah memastikan alokasi APBN untuk penanganan bencana. Dia juga meminta untuk tidak dicampuradukkan antara biaya regular dengan yang bersumber dari dana cadangan. “Hindari klaim belanja regular sebagai belanja gempa,” ujar legislator dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.

Biroksasi Penanganan Gempa

Fahri Hamzah juga mengkritik birokrasi penanganan gempa di NTB. Dia menilai birokrasi yang dijalankan pemerintah merupakan birokrasi normal, bukan birokrasi bencana. Karena bayak sekali alur administrasi diikuti masyarakat bila ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Setidaknya ada sebelas tahapan yang harus dilewati masyarakat korban gempa, yaitu verifikasi rumah, Surat Keputusan Kepala Daerah, buku rekening, pembagian buku rekening, sosialisasi, pemilihan minat rumah tahan gempa (Risha, Kayu, Konvensional), kelompok masyarakat, perencanaan teknis, penyusunan dokumen, pencairan serta laporan pertanggungjawaban (LPJ).

“Tahap penyiapan rumah yang kami pantau baru sampai pada persiapan dokumen. Yang ditinggali warga sekarang adalah Huntara atau rumah yang dibangun berasal dari bantuan lembaga kemanusiaan atau material yang disiapkan oleh pemerintah daerah,” terang Fahri.

Menurut dia, sampai hari ini belum ada rumah hunian yang berasal dari bantuan stimulan yang sudah dihuni. Menurut informasi yang didapatnya, peletakan batu pertama pun bukan bersumber dari pagu anggaran bantuan stimulan.

Selain itu, Fahri juga menyampaikan bahwa rekening yang sudah terisi dari 186.090 rumah rusak yang terverifikasi baru mencapai 3,8 persen. Sedangkan realisasi rekening terisi untuk Kabupaten Lombok Utara sebagai epicentrum gempa masih sangat rendah, yaitu 3,5 persen.

“Dana cash sudah ada di bank, bisa dicairkan bila birokrasi bencana diberlakukan. Kalau birokrasi berbelit harus buat LPJ dan sebagainya, bukan tidak mungkin akan menyebabkan masyarakat stres. Beri kepastian pada masyarakat, jangan dibiarkan menunggu dalam ketidakpastian,” pungkasnya. (*)