Fadli Zon Desak Presiden Tarik Dubes Miyanmar

oleh
banner 300250

Nusa Dua, suarabali.com – DPR RI mengapresiasi kesigapan pemerintah Indonesia dalam merespon konflik horisontal yang terjadi di Myanmar yang mengorbankan etnis Rohingya. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta agar pemerintah lebih aktif dalam menjalankan diplomasi untuk perdamian dunia.

“Kita ingin pemerintah lebih aktif dalam diplomasi. Kita merupakan negara muslim terbesar dunia, kita juga pempin di Asean. Namun kita mengingatkan, jangan sampai hanya normatif saja, kunjungan saja, tukar menukar cenderamata saja. Harus panggil Dubes Myanmar, buat nota protes dan sebagainya,” ujar Fadli Zon di sela-sela acara World Parlementary Forum on Sustanable Development di Nusa Dua Bali, Rabu (6/9).

Indonesia sebagai negara besar di dunia, lanjut Fadli Zon, perlu menerapkan peran yang besar bagi kemanusian. Kalau hanya langkah kemanusia, sudah banyak dilakukan oleh berbagai lembaga sosial lainnya. Sebagai pemerintah, Indonesia perlu mengambil langkah nyata secara politik.

adli Zon di sela-sela acara World Parlementary Forum on Sustanable Development di Nusa Dua Bali, Rabu (6/9).

Politisi partai Gerindra ini mengatakan, Indonesia bukan hanya mengambil langkah kemanusian tetapi juga langkah politik. Langkah ini akan memiliki dampak yang besar, yang bisa meredam konflik, dan membuat Myanmar bisa menciptakan situasi perdamaian.

“Kita meminta agar Presiden bisa melakukan special session dengan Pemerintah Myanmar bisa menghentikan konflik, menciptakan perdamaian, meredam kekerasan secara langsung. Presiden harus menyampaikan kecaman langsung kepada Pemerintah Myanmar. Apa pun latar belakangnya, sangat tidak dibenarkan konflik sampai jatuhnya korban,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, Indonesia bisa melakukan upaya secara lebih keras. “Kalau berbicara inisiatif misi kemanusian, kita harus apresiasi, karena apa yang dilakukan relatif cepat. Tetapi ada yang lebih penting dari itu adalah menekan militer Myanmar untuk menghentikan pembantaian. Sebab beda antara perang sipil atau bencana alam yang menciptakan pengungsian dengan keterlibatan aparatur militer bersenjata yang melakukan pembantaian. Keterlibatan tentara yang membantai manusia adalah kejahatan kemanusian. Ini yang tidak berani disampaikan oleh pemerintah. Standing ini yang harus dilakukan,” ujarnya.

Dalam forum parlemen dunia ini, menurut Fahri, Indonesia akan menyampaikan sikap yang jelas terhadap kasus Rohingya. Sikap Indonesia jelas bahwa tidak menghendaki konflik dimana pun di dunia ini terutama di Myanmar. Indonesia tidak akan membiarkan kejahatan di Myanmar terjadi.

“Sebagai syarat protes terhadap keterlibatan tentara, Indonesia bisa panggil Dubes Myanmar. Indonesia harus keras. Kalau tentara Myanmar terlibat, maka tentara asing diperlukan. PBB bisa mengirim pasukannya untuk misi kemanusian di Myanmar,” ujar Fahri Hamzah.(Ade)