DPRD Bali Minta Gubernur Tindak Tegas Mafia Tiongkok yang Kuasai Wisata Bali

oleh
Ilustrasi. (Ist)
banner 300250

Denpasar, suarabali.com – Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama meminta Gubernur Bali I Wayan Koster untuk menindak tegas ‘jaringan mafia’ Tiongkok yang menjual murah pariwisata Bali.

“Kepada Gubernur Bali agar melaksanakan aturan di bidang pariwisata secara tegas. Mari kita bersama tata ulang pariwisata Bali secara menyeluruh,” kata Nyoman Adi Wiryatama, Rabu (31/10/2018).

Dia juga meminta semua pihak harus bertanggung jawab terhadap kelangsungan pariwisata Bali agar kedepan lebih bagus dan berkualitas.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemprov Bali bersama DPRD dan pengusaha menggelar rapat bersama di ruang rapat DPRD Bali, Jalan Dr Kusuma Atmaja, Niti Mandala Renon, Denpasar, Rabu (31/10/2018). Rapat tersebut menghasilkan sejumlah titik terang terkait praktik nakal pariwisata Bali yang dijual murah.

Modus-modus menjual wisata murah itu teridentifikasi mulai dari jaringan beberapa toko yang menyubsidi wisatawan murah ke Bali hingga penjualan produk China yang diklaim produk Bali atau Indonesia.

Dari hasil sidak ditemukan sejumlah produk China, penggunaan lambang negara burung Garuda Pancasila untuk stempel sebagai penjamin produk tersebut berasal dari Indonesia, dan dugaan pelanggaran izin usaha hingga adanya tenaga kerja asing ilegal. Masing-masing OPD terkait menyatakan sudah menjalankan tugas dan kewajibannya.

Hasil rapat itu juga menyampaikan sejumlah rekomendasi dari Komisi III DPRD yang membidangi pembangunan. Di antaranya permintaan untuk mengusut jaringan mafia tersebut dan penindakan tegas.

“Tertibkan semua toko-toko jaringan ‘mafia Tiongkok’ di Bali yang jumlahnya 28 toko. Bagi kami, menertibkan 28 toko dengan alamat yang jelas dan lengkap bukan pekerjaan sulit. Usut siapa saja mereka yang bermain-main dalam masalah ini sampai-sampai mereka dalam posisi ilegal bisa beraktivitas begitu lama di Bali,” ujar Sekretaris Komisi III DPRD Bali I Ketut Kariyasa Adnyana.

Komisi III DPRD juga meminta pihak terkait untuk memeriksa perizinan toko-toko yang terindikasi nakal tersebut. Jika terbukti ada pelanggaran, maka pemerintah diminta menindak dan bila perlu menutup usahanya.

“Periksa perizinannya. Jika sudah tidak ada izin seperti SIUP langsung tutup. Periksa kejesalan barang-barang yang dijual jika memang dari Tiongkok ke Bali seperti apa proses izin masuk barang, apakah sudah kena pajak. Jika memang sudah resmi dan sah bisa masuk Bali mesti dijelaskan bahwa itu barang China dan bukan dibilang hasil produk Bali atau Indonesia, karena ada fakta penipuan, pemalsuan untuk menyebut bahwa barang-barang itu hasil karya Indonesia,” sambungnya.

Dia juga meminta pajak penjualan dan sistem pembayaran produk-produk tersebut untuk diusut. Selain itu, Kariyasa Adnyana juga meminta penyalahgunaan simbol negara dalam bentuk stempel hingga tenaga kerja asing diusut secara pidana.

“Usut penggunaan lambang negara Garuda untuk stempel, bahkan bisa diusut secara pidana. Tertibkan, tutup dan proses secara hukum jarigngan biro perjalanan wisata ilegal, termasuk jaringan BPW ilegal yang membangun jaringan dengan toko mafia,” katanya seperti dilansir detik.com.

“Setelah dilakukan penertiban jika ada apelanggaran pidana diteruskan. Misalnya melakukan pemaksaan, pemerasan, pemalsuan barang, serta pelanggaran lain diteruskan secara pidna untuk efek jera dan aktivitas usahanya ditutup permanen. Tata kembali usaha seperti ini dengan mengedepanan penjualan hasil UMKM masyarakat Bali,” sambungnya.

Ketut Adnyana mengatakan pelaku pariwisata diminta tertib pada aturan yang berlaku. Dia menegaskan tak ada ruang bagi mafia yang menjual paket wisata murah dan tak menguntungkan warga lokal.

“Bali sangat welcome dengan wisatawan Tiongkok. Bali tidak perlu jaringan toko ‘mafia Tiongkok’. Ini sebagai wujud membangun Bali dengan landasan Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” tegasnya. (*)