DPR Nilai NTT Sudah Siap Hadapi Pemilu 2019

Kupang, suarabali.com – Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI meninjau persiapan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, dalam hal ini Pemilihan Presiden (Pilpres) dan dan Pemilihan Legislatif (Pileg). NTT dinilai sudah siap menyambut pesta demokrasi pada tahun 2019.

“Kami mendapatkan informasi dari Wakil Gubernur, secara umum kami lihat NTT sudah siap menghadapi pemilu 2019,” ungkap Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali usai memimpin rapat Tim Kunker Komisi II DPR RI dengan Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi beserta jajaran di Kantor Gubernur Provinsi NTT, Oebobo, Kupang, Jumat (2/11/2018).

Dalam pertemuan yang turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi NTT Anwar Pua Geno itu, Zainudin mengatakan, beberapa hal yang dipantau secara langsung oleh Tim Kunker Komisi II DPR RI yaitu, terkait pelaksanaan pelayanan publik dan masalah kependudukan yang menjadi bagian penting dalam kontestasi Pemilu tahun 2019.

Zainudin juga mendorong perekaman KTP-elektronik (KTP-el) segera diselesaikan. Mengingat, sampai Oktober 2018 terdata 651.000 warga Provinsi NTT yang belum merekam KTP-el. Diharapkan, dapat segera selesai, sehingga tidak mempengaruhi penggunaan hak pilih pada Pemilu tahun depan.

“Saya pikir masih ada waktu untuk memperbaiki, seperti KTP-el, DPT (Daftar Pemilih Tetap, RED) dan berbagai hal teknis terkait kesiapan daerah melaksanakan Pemilu Legislatif dan Presiden 2019,” papar legislator Partai Golkar ini seperti dirilis dpr.go.id.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTT  Josef Nae Soi mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat edaran kepada setiap bupati dan walikota untuk mempercepat perekaman KTP-el. Kecamatan dan kelurahan juga didorong untuk berperan aktif mendata serta menjemput bola, melalui pelayanan keliling KTP-el.

“Saya kira dalam satu bulan ini sudah ada kenaikan signifikan. Jadi mudah-mudahan Desember kami bisa selesai, sehingga tidak menimbulkan masalah pada saat Pilpres dan Pileg kedepan,” kata Wagub Josef.

Dalam kesempatan yang sama, Walikota Kupang Jefirstson Riwu Kore meminta dukungan pemerintah untuk memperbaiki 2 alat printer cetak KTP-el. Sebab, rusaknya sejumlah alat tersebut berpengaruh besar terhadap optimalisasi layanan. Kerusakan printer KTP-el ini diakibatkan usia mesin yang sudah lama, namun tak sempat dianggarkan dalam APBD.

“Kita tidak tahu ada kerusakan, sehingga pada saat terjadi kerusakan tidak sempat dianggarkan maka macet. Kami juga meminta blanko KTP-el yang diberikan ke daerah jangan dicicil, karena menyita waktu dan biaya yang banyak.  Diberikan saja kepada kami, misalnya kami butuh 100 ribu, ya berikan kepada kami 100 ribu, jangan dicicil,” imbuhnya. (*)