DPR Minta Pemerintah Kaji Wacana Penghapusan Subsidi Listrik

oleh
Ilustrasi. (Ist)
banner 300250

Jakarta, suarabali.com – Anggota Komisi VI DPR Zulfan Lindan meminta pemerintah lebih dulu melakukan pengkajian mendalam sebelum memutuskan untuk mencabut subsidi listrik. Pemerintah harus melihat kondisi ekonomi masyarakat saat ini.

“Penghapusan subsidi listrik itu harus ada pengkajian terlebih dahulu. Ini serius, karena kalau untuk subsidi listrik ini tidak boleh dipukul rata. Harus dilihat kondisi masyarakatnya serta pendapatan ekonominya, karena ada di suatu wilayah sudah baik ekonominya, namun di beberapa wilayah juga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah,” kata Zulfan kepada Parlementaria di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/2/2018)

Zulfan menghimbau pemerintah agar jangan sampai di suatu wilayah masyarakat atau orang per orang menggunakan 900  Kilowatt Hour (Kwh), kemudian ia mendapat subsidi yang sebenarnya penghasilan ekonomi mereka cukup tinggi.

“Jadi, harus kita lihat potensi masyarakat ini seperti apa. Jangan dijadikan secara umum. Yang paling penting mengenai pendapatan masyarakat tidak sama. Misalnya, wilayah desa atau kecamatan mereka penghasilannya tinggi, nah subsidinya kita perkecil atau daerah lain yang pendapatannya kurang kita pertahankan,” ujarnya.

Politisi Nasdem ini memberikan gambaran, misalnya, ditarik angka persentase subsidi dari 2 sampai 10 persen untuk pengurangan subsidi. Tapi, ini harus dengan sistem yang canggih dan ditunjang dengan teknologi yang matang.

“Supaya bisa memonitor terus, kalau tidak ada teknologi yang memadai untuk mengontrol pelaksanaan ini, rasanya berat. Jadi, harus ada sistem dan mekanisasinya harus jelas,” imbuh Zulfan. (Sir)