DPR Akan Usulkan Dua Calon Hakim Mahkamah Konstitusi

oleh
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan. (ist)
banner 300250

Jakarta, suarabali.com – DPR akan mengusulkan dua calon hakim untuk ditempatkan di Mahkamah Konstitusi (MK). Uji kelayakan kedua calom hakim itu akan dilakukan pada 6-7 Februari 2019. Saat ini Komisi III DPR sedang mengonsultasikan pencalonan para calon hakim itu kepada tim ahli yang sudah dibentuk.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan mengatakan tim ahli itu yang akan membantu Komisi III DPR menyusun pertanyaan, memberi penilaian personal, sekaligus memberi informasi jejak rekam para calon yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.

“Komisi III tidak ingin salah memilih calon, karena persyaratan calon hakim konstitusi harus negarawan,” kata Trimedya Panjaitan saat memimpin rapat dengan tim ahli di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (4/2/2019). Rapat ini membicarakan banyak hal teknis dengan tim ahli untuk persiapan menuju uji kelayakan dan kepatutan.

Tim ahli tersebut terdiri dari lima orang yang didominasi para mantan hakim konstitusi. Tiga di antaranya jebolan MK, yaitu Harjono, Maruarar Siahaan, dan Maria Farida. Satu tim ahli merupakan akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Eddy Hiariej. Sisanya diisi Nasaruddin Umar, tokoh agama. Nama terakhir tidak hadir dalam rapat, karena sedang menjalani ibadah umroh.

Komisi III DPR, kata Trimedya, punya mandat memilih dua calon hakim konstitusi usulan DPR untuk ditempatkan di MK. Pemerintah dan Mahkamah Agung juga mendapat mandat mengusulkan dua calon yang sama. Uji kelayakannya dimulai pada 6-7 Februari. Jumlah calon hakim yang mengikuti uji kelayakan ada 11 orang. Rencananya, Kamis (7/2/2019) malam, langsung diambil keputusan untuk memilih dua calon hakim konstitusi.

Sebelumnya, para calon hakim konstitusi ini sudah mengikuti uji pembuatan makalah di ruang rapat Komisi III DPR. Tim ahli juga yang nanti menelaah dan mencermati isi makalah masing-masing calon.

“Tim ahli menelaah makalah strategis, integritas, personalitas, dan rekam jejak calon hakim konstitusi. Kita harus mencari hakim konstitusi yang profesional. Satu-satunya pejabat negara yang berat persyaratannya adalah hakim konstitusi, karena mencatumkan syarat negarawan,” ungkap Trimedya. (*/Sir)