Dituduh Money Politic, Mantra-Kerta Klarifikasi ke Bawaslu Bali

oleh
Mantra-Kerta menyampaikan klarifikasi terkait tuduhan money politic dalam program kampanyenya di kantor Bawaslu Provinsi Bali, Jumat (8/6/2018). (Ist)
banner 300250

Denpasar, suarabali.com – Bawaslu Provinsi Bali memanggil pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Bali nomor urut 2, Ida Bagus Rai Darmawijaya Mantra dan I Ketut Sudikerta (Mantra-Kerta) ke kantornya, Jalan Cok Agung Tresna, Renon, Denpasar, Jumat (8/6/2018).

Mantra-Kerta dipangggil Bawaslu Provinsi Bali untuk dimintai klarifikasi terkait adanya laporan tentang dugaan pelanggaran pemilihan berupa janji-janji money politic yang tidak tercantum dalam visi dan misi paket Mantra-Kerta.

Pertemuan untuk klarifikasi itu dihadiri I Ketut Sunadra dan Kadek Intan Rusmayanti dari Bawaslu Provinsi Bali serta sejumlah anggota Sentra Gakkumdu.

Sementara Mantra-Kerta didampingi Ketua Koalisi Rakyat Bali (KRB) AA Bagus Adi Mahendra, Ketua Tim Pemenangan Widi Widana dan Ketua Tim Relawan Mantra-Kerta Brigjen TNI (Purn) Made Sumantara, Tim Advokat Paslon Mantra-Kerta, Togar Situmorang dan Wayan Warsa T. Bhuana.

Pada kesempatan itu, Mantra-Kerta menyampaikan tentang visi dan misi pembangunannya jika terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bali pada 27 Juni 2018.

Menanggapi laporan bernomor 02/LP/PG/PROV/17.00/VI/2018 yang ditujukan kepadanya, Mantra-Kerta mengatakan peristiwa itu terjadi pada tanggal 5 Mei 2018. Dimana sebagai paslon, Mantra-Kerta mempunyai komitmen dan mempublikasikan terkait dengan penjabaran visi dan misi berupa peningkatan bantuan dari sebelumnya Rp 225 juta menjadi Rp 500 juta sebagai wujud pelestarian adat.

“Angka Rp 500 juta kami dapatkan, karena aktivitas desa pekraman sangat tinggi,” ujarnya.

Menurut dia, bantuan Rp 500 juta kepada desa pekraman tidak memenuhi unsur money politic. Sebab, hal tersebut merupakan program detail dari penjabaran visi dan misi Mantra-Kerta yang tertuang dalam konsep Nawa Candra dan lebih bersifat melanjutkan program yang sudah ada di tahun-tahun sebelumnya.

“Komitmen dukungan anggaran bantuan kepada desa pekraman Rp 500 juta tersebut tidak memenuhi unsur money politic, karena dituangkan dalam APBD. Setelah RPJMD dan Rencana Program Tahunan ditetapkan,” imbuhnya.

Setelah mendengarkan klarifikasi dari Mantra-Kerta, Bawaslu Bali akan melakukan rapat pleno terkait hasil klarifikasi dari pelapor, terlapor, dan saksi-saksi untuk menentukan status laporan tersebut.

Kegiatan tersebut berjalan aman dan lancar. Sejumlah personel Polda Bali yang terlibat Operasi Mantap Praja Agung-2018 dan personel Satgas Deteksi melakukan penjagaan di kantor Bawaslu Provinsi Bali.

Direktur Sabhara Polda Bali Kombes Pol. I Wayan Pinatih selaku Kaopsda mengatakan, penagamanan dilakukan untuk menjamin proses klarifikasi berjalan aman dan lancar. “Kita lakukan pengamanan sesuai SOP. Apapun kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara Pilkada (Bawaslu) akan kita lakukan pengamanan. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan yang dapat mencederai Pilkada Serentak,” terangnya. (*/Sir)