Dikeluhkan Penumpang, DPR Minta Aturan Bagasi Berbayar Ditunda

oleh
Ilustrasi. (Ist)
banner 300250

Jakarta, suarabali.com – Komisi V DPR mendesak Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud)  Kementerian Perhubungan agar menunda kebijakan bagasi berbayar pada pesawat sejumlah maskapai penerbangan komersial.

Komisi V meminta penundaan itu hingga selesainya kajian ulang terhadap kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan kelangsungan industri penerbangan nasional. Pasalnya, kebijakan bagasi berbayar itu dikeluhkan masyarakat.

“Kita tahu banyak masyarakat yang mengeluhkan penerapan bagasi, karena itu kita minta dikaji ulang aturan itu. Jadi, sebelum ada kajian dari Ditjen Perhubungan Udara jangan diterapkan dulu,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo dalam RDP Komisi V DPR dengan Dirjen Perhubungan Udara dan sejumlah stakeholders terkait di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Sejauh ini, pemberlakuan bagasi berbayar sudah diterapkan maskapai Lion Air dan Wings Air. Sementara maskapai Citilink Indonesia dijadwalkan menerapkan kebijakan serupa per 8 Februari 2019.

“Tanggal 8 Februari rencananya Citilink mau menaikkan tarif untuk bagasi. Kami minta keputusan ini tidak jadi. Bagaimana yang sudah kadung jalan ini tunggu kebijakan pemerintah. Mestinya pemerintah akomodatif, karena Komisi V ini wakil rakyat dan ini permintaan rakyat karena memberatkan mereka,” ujar legislator PKS itu.

Dalam rapat itu, Komisi V DPR juga meminta Kemenhub mengkaji ulang komponen terkait tarif pesawat udara agar tidak memberatkan masyarakat. Menurut Sigit, Kemenhub perlu meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait guna memformulasi ulang besaran komponen tarif batas atas dan tarif batas bawah, antara lain terkait harga avtur, pajak, serta bea masuk suku cadang.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polana B. Pramesti mengatakan penerapan bagasi berbayar oleh maskapai low cost carrier (LCC) tidak melanggar aturan, sebagaimana tercantum dalam PM 185 Tahun 2015.

Kendati demikian, pihaknya akan meninjau lagi antara tarif batas penerbangan berbiaya hemat diakumulasikan dengan tarif bagasi 15 kilogram.

“Kami akan memberlakukan aturan, misalnya untuk tarif batas LCC ditambah bagasi berbayar yang 15 kilogram tidak boleh melebihi tarif batas ‘medium service’. Walaupun bagasi memang tidak termasuk dalam komponen tarif. Tapi, akan kami perhatikan hal-hal tersebut supaya lebih operasional antara bagasi yang berbayar dan yang tidak. Yang jelas, kami akan lakukan kajian atau evaluasi terhadap semua aturan mulai dari PM 14 sampai PM 185,” tutur Polana. (*)