Diduga Terkait Pengisian Jabatan di Kemenag, Romahurmuziy Terjaring OTT

oleh
Ketua Umum PPP Romahurmuziy. (ist)
banner 300250
Jakarta, suarabali.com – Petinggi partai politik kembali terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, Ketua Umum PPP Romahurmuziy yang terjaring dalam OTT yang dilancarkan KPK pada Jumat (15/3/2019).

Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan penangkapan Ketua Umum PPP itu. Namun, Agus belum mengungkap Romahurmuziy ditangkap bersama siapa saja dan terkait kasus apa.  “Betul, ada giat KPK di Jatim. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPK bertempat di Polda Jatim,” kata Agus saat dikonfirmasi.

Menurut Agus, KPK akan menentukan status pihak-pihak yang diamankan dalam waktu 1 x 24 jam. “Tunggu konferensi pers lanjutan di KPK nanti malam atau besok pagi,” katanya.

Rommy  akan dibawa ke kantor KPK di Jakarta malam ini. Rommy saat ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Timur (Jatim) usai terjaring OTT.
“Rencana pihak yang diamankan akan dibawa ke kantor KPK Jakarta malam ini untuk proses lebih lanjut,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung ACLC, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (15/3/2019).

Rommy ditangkap bersama empat orang lainnya yang statusnya sebagai swasta dan pejabat Kementerian Agama (Kemenag) daerah. KPK menduga mereka yang ditangkap sedang bertransaksi terkait pengisian jabatan di Kemenag pusat dan daerah.

“Diduga ada penerimaan uang terkait pengisian jabatan,” kata Febri.

Status hukum Rommy dan mereka yang ditangkap masih sebagai terperiksa. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam sebelum menentukan status hukum Rommy dan kawan-kawan.

Dalam OTT tersebut, KPK juga menyita uang kas dalam pecahan rupiah. Namun, berapa jumlah uang itu belum disebutkan.

“Ada uang diamankan pecahan uang rupiah, diduga terkait dengan pengisian jabatan kementerian,” imbuh Febri.

Total ada lima orang yang ditangkap dalam OTT itu, termasuk Rommy. Unsur pejabat yang ditangkap disebut Febri sebagai anggota DPR, swasta, hingga pejabat Kemenag daerah. Sebab, transaksi haram yang terjadi itu diduga berkaitan dengan pengisian jabatan di Kemenag. (*)