Di Malaysia, Kapolda Bali Bicara Pencegahan Dana Terorisme

oleh
Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose menjadi pembicara pada kegiatan 10th International Conference on Financial Crime and Terrorism Financing 2018 di Shangri-La Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (31/10/2018). (Ist)
banner 300250

Kuala Lumpur, suarabali.com – Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose menjadi pembicara dalam kegiatan 10th International Conference on Financial Crime and Terrorism Financing 2018 di Shangri-La Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (31/10/2018).

Dalam kegiatan itu, Kapolda Bali didampingi Direktur Reskrimsus Polda Bali Kombes Pol. Anom Wibowo dan Kasat Brimob Polda Bali Kombes Pol. Yopi Indra Prasetya Sepang.

Kegiatan bertema “The Rising Voice of Compliance: Towards Greater Governace and Transparancy” itu juga dihadiri oleh Direktur Badan Intelijen dan Penegakan Keuangan Bank Negara Malaysia, Ketua Pengorganisasian Compliance Officers Networking Group (CONG) Malaysia, sejumlah pejabat senior dan teknis Lembaga Keuangan Malaysia maupun internasional serta pejabat publik senior terkait lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose mengatakan terorisme bukan hanya masalah sebuah negara, tetapi merupakan masalah semua negara. Selama tahun 2018, kata Kapolda Bali, ada 21 serangan teror oleh Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dengan sebagian besar targetnya adalah Polri dan gereja.

“Polri diserang karena sejak tahun 2002 saat terjadinya Bom Bali I, telah menangkap lebih dari 1.500 teroris,” ungkapnya.

Jenderal lulusan Akpol tahun 1988 ini mengungkapkan, secara umum jaringan terorisme di Indonesia dibagi menjadi dua afiliasi, yaitu afiliasi dengan ISIS dan afiliasi dengan Al Qaeda. Saat ini, kata dia, Indonesia sedang menghadapi efek dari negara Islam, yaitu frustated traveler.

Terkait pendanaan terorisme, Kapolda Bali mengatakan setiap tahun ditemukan modus operandi yang berbeda. Dalam pendanaan tersebut, ada perbedaan karakteristik antara Jemaah Islamiyah (JI) dan JAD, yaitu dalam hal sumber dana, metode, dan penggunaan dana tersebut.

“Dalam rangka mencegah pendanaan terorisme di Indonesia digunakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013. Undang-Undang ini digunakan secara berkolaborasi oleh seluruh badan terkait di Indonesia,” ucapnya.

Lebih lanjut, jenderal bintang dua di pundak ini mengatakan, saat ini Indonesia sedang menangani kasus pendanaan terorisme, yaitu kasus kerusuhan di Rutan Mako Brimob dan pengeboman di Surabaya.

“Saya berharap, kegiatan ini dapat digunakan sebagai antisipasi dan pencegahan dalam pendanaan terorisme melalui kerjasama yang baik antar negara, mengingat uang adalah darah dari terorisme,” pungkasnya. (*)