Di Kota Denpasar, Banyak Ormas Pakai Alamat ‘Palsu’

oleh
Tim dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar melakukan monitoring keberadan dan aktivitas ormas di Kota Denpasar, Selasa (23/10/2018). (Ist)
banner 300250

Denpasar, suarabali.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  Kota Denpasar membentuk tim untuk memonitoring keberadan dan aktivitas organisasi masyarakat (ormas) yang ada di Kota Denpasar.

Tim yang beranggotakan unsur Kejari, Pengadilan Negeri, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Polresta Denpasar, Satpol PP, dan OPD terkait lainnya telah monitoring ke sejumlah alamat ormas yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Denpasar, Selasa (23/10/2018). Dari hasil monitoring ke lapangan, sejumlah alamat tidak sesuai (palsu) dengan saat melakukan pendaftaran.

“Kami melakukan monitoring ormas ini sesuai dengan Permendagri No.56 tahun 2017 tentang pengawasan organisasi masyarkat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,” ujar Kabid Ketahanan Ekososbud Ormas, AA Gede Raka Wiadnyana, didampingi Kasubid Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar, IB Andika.

Wiadnyana mengatakan monitoring ormas penting dilakukan untuk menjaga keamanan di Kota Denpasar. Selain itu, juga untuk menyosialisasikan bahwa ormas harus mengurus Surat Keterangan Terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar meski telah berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM.

Melalui SKT yang dimiliki ormas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat mengetahui aktivitas dari ormas tersebut. Termasuk untuk pengawasan kegiatan ormas akan dilakukan oleh kepala lingkungan dimana ormas tersebut berada, karena dalam pengurusan SKT harus mendapatkan tandatangan dari terbawah.

“Kami harapkan semua ormas yang ada di Kota Denpasar mengurus SKT meski telah memiliki badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM,” harapnya.

Kasubid Ormas IB Andika menambahkan, pemantauan dilakukan untuk menjaga Kota Denpasar agar tetap kondusif. Untuk itu, monitoring ormas terus dilakukan sehingga keberadaan ormas di Kota Denpasar benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku.

Saat ini jumlah ormas yang telah terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar sebanyak 291 ormas. “Ormas-ormas yang telah terdaftar ini kami pantau ke lapangan. Namun, hasil dari pantauan selama dua hari, sebagian besar alamat ormas sudah berubah,” ujarnya.

Hal itu menyulitkan pihaknya untuk melakukan pemantauan terhadap aktivitas ormas. Dia berharap ormas-ormas di Kota Denpasar segera mengurus dan memperpanjang SKT dan melaporkan tentang perubahan alamat ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

I Wayan Adhi Karmayana dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan, keberadaan ormas di Kota Denpasar wajib melaporkan aktivitasnya secara rutin ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Selain itu, ormas juga harus mengurus SKT yang diperpanjang setiap 5 tahun sehingga aktivitas dan keberadaan ormas tersebut jelas. “Kami harapkan semua ormas yang ada di Kota Denpasar melaporkan setiap aktivitasnya rutin enam bulan sekali, termasuk memperpanjang SKT bila telah habis masa berlakunya,” harapnya. (*)