Dapur Umum Pengungsi Butuh Pasokan LPG Segera

oleh
banner 300250

Denpasar, suarabali.com – Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat koordinasi dengan Komisi III DPRD Bali di Posko Komando Pengendalian Gunung Agung di Tanah Ampo, Karangasem, Senin (25/9) mengatakan bahwa pengungsi membutuhkan pasokan gas Elpiji untuk memasak.

“Alat masak ada. Makanan yang mau dimasak ada. Tapi gas yang masih dicari (kosong),” kata Pastika.

Rombongan Komisi III DPRD Bali dipimpin I Nengah Tamba itu datang untuk koordinasi dengan Gubernur Pastika, Bupati Karangasem, dan instansi lainnya terkait distribusi barang-barang bantuan dan upaya-upaya yang dilakukan Pemprov Bali dan Pemkab dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Tampak ikut dalam rombongan Komisi III ini, Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama.

Menurut Pastika, kebutuhan gas LPG untuk pengungsi sebanyak 1,5 ton per hari. Ia mengharapkan adanya bantuan gas untuk para pengungsi tersebut.

Dijelaskan Pastika, Pemprov Bali memang memiliki anggaran Bencana Alam sebesar 4,5 Miliar. Namun, dana tersebut belum bisa digunakan untuk membeli gas karena terkendala aturan. Pasalnya, gelombang pengungsian yang terjadi belum masuk kategori status bencana, kecuali gunung Agung sudah meletus.

Pastika tak ingin pencairan dana bencana alam itu akan berdampak hukum di kemudian hari. Karena itu dirinya berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali terkait pencairan dana tersebut.

Ia juga meminta DPRD Bali untuk berkoordinasi dengan Kejati Bali agar dana bencana alam itu bisa dicairkan, sehingga bisa digunakan untuk membeli gas.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama mengatakan, DPRD Bali akan berkoordinasi dengan Kejati Bali dan instasi terkait lainnya, agar kebutuhan gas LPG untuk pengungsi itu bisa dipenuhi.

“Tentu kami akan secepatnya berkoordinasi,” ujar Adi Wiryatama. Hal senada disampaikan Ketua Komisi III DPRD Bali I Nengah Tamba. Ia langsung memerintahkan staff Komisi III untuk segera mengagendakan rapat dengan Pertamina penyalur gas LPG.

“Kita ingin agar masalah gas ini segera diatasi,” kata Tamba.

Ditambahkan oleh Tamba, Pemprov Bali memang menyiapkan anggaran Rp4,5 Miliar untuk membantu pengungsi. Namun, jika gunung Agung itu meletus dan dampaknya berlangsung lama hingga setahun, anggaran yang dialokasikan tentu tak sedikit.

Pada saat yang sama target PAD Pemprov Bali tak bisa terpenuhi sebagai dampak letusan gunung tersebut. “Ini yang harus diantisipasi sejak awal. Jika gunung Agung meletus, bandara pasti lumpuh. Wisatawan tidak bisa datang. Target PAD tidak bisa dipenuhi. Hal-hal ini yang perlu kita bicarakan sejak dini agar ada langkah antisipasinya,” kata Tamba.

Ia percaya, jika gunung Agung itu meletus Gubernur Pastika bisa menggalang bantuan dari berbagai pihak untuk membantu pengungsi maupun proses recovery pasca-erupsi saat.

“Kami percaya pak gubernur bisa melakukan proses recovery itu,” Tamba.

Terkait pengungsi yang tercecer di beberapa kabupaten/Kota, ia menyarankan agar mereka di tempatkan pada satu tempat di setiap kabupaten/kota untuk memudahkan penangannya.

“Misalnya di Buleleng, mereka dengan jumlah sedikit berada di beberapa tempat pengungsian. Perlu dibuatkan camp pengungsian pada satu tempat. Bisa memanfaatkan lahan-lahan Pemprov di daerah. Dengan demikian akan memudahkan penangannya untuk pelayanan kesehatan, termasuk sekolah untuk siswa,” kata Tamba. (Ade)