Cegah Persaingan Tidak Sehat, Dinas Pariwisata Bali Siapkan Rapergub Pariwisata

oleh
Focus Group Discussion (FGD) Rapergub Tata Kelola Pariwisata di Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Denpasar, Selasa (21/1/2020). (Ist)
banner 300250

Denpasar, suarabali.com –Dinas Pariwisata Provinsi Bali menyiapkan Rapergub tentang Tata Kelola Pariwisata Bali. Kedepannya Rapergub ini diharapkan dapat mencegah terjadinya persaingan harga yang tidak sehat antara pelaku usaha.

“Salah satunya perang harga di tempat wisata yang terjadi akhir-akhir ini. Kita ingin menghindari itu, karena bisa menghancurkan pariwisata kita,” kata Kepala Dinas Pariwisata Putu Astawa dalam Focus Group Discussion (FGD) Rapergub tersebut di Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Denpasar, Selasa (21/1/2020).

Astawa mengatakan pihaknya setuju dengan masukan beberapa asosiasi pariwisata untuk menetapkan standar harga minimum kepada industri, terutama saat low season. “Ini seperti penetapan UMP atau UMR. Kita akan tinjau setiap tahun, apakah standar harga masih layak atau perlu ditinjau lagi,” ujarnya.

Untuk mempermudah penetapan tarif tersebut, Astawa menyetujui usulan dari kelompok ahli serta asosiasi untuk tidak memasukkan angka tersebut ke Rapergub, tetapi ditambahkan di klausul saja. “Karena setiap tahun bisa berubah, jadi tidak usah dimasukkan ke Rapergub,” jelasnya.

Mengenai penambahan jumlah akomodasi di Bali, Astawa mengaku hal itu merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota mengeluarkan ijin. Namun, dia mengakui saat ini sedang terjadi oversuply untuk akomodasi.

“Di sini kami memutar otak untuk menaikkan kunjungan wisatawan terlebih dahulu melalui program-program pariwista yang juga sejalan dengan visi misi Bapak Gubernur. Sehingga, ketersediaan akomodasi tercukupi, bahkan kedepan tidak menutup kemungkinan perlunya menambah jumlah akomodasi,” ungkapnya. (*)