Jakarta, suarabali.com – Ketua Paniti Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 Yenti Ganarsih menyatakan para kandidat pimpinan KPK tidak wajib melaporkan harta kekayaannya (LHKPN) sebelum mereka diangkat (dilantik) menjadi pimpinan KPK.
“Dalam undang-undangnya, pasal 29 mengatakan bahwa dalam hal calon pimpinan KPK, ketika diangkat sebagai komisioner harus mengumumkan harta kekayaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang ada,” kata Yenti kepada wartawan sesaat sebelum dimulai seleksi psikotes para Capim KPK di Pusdiklat Setneg, Jakarta, Minggu (28/7/2019).
Yenti menjelaskan, Pansel menerjemahkan ketentuan tersebut bahwa para kandidat wajib melaporkan LHKPN jika sudah diangkat menjadi komisioner KPK.
“Kita (Pansel) tidak punya kewenangan langsung, mana LHKPN-nya? Kalau ada masukan, kita akan pertimbangkan, itu biasa. Setiap Pansel selalu mengatakan itu,” kata Yenti menanggapi Koalisi Kawal Capim KPK yang menyatakan mayoritas pendaftar yang berasal dari aparat penegak hukum maupun yang telah purnatugas tidak patuh dalam melaporkan LHKPN pada KPK.
Dalam syarat administrasi, Yenti menegaskan, para kandidat hanya wajib membuat surat pernyataan apabila diangkat menjadi pimpinan KPK bersedia melaporkan LHKPN, tidak merangkap jabatan, dan meninggalkan pekerjaan asalnya. “Undang-undangnya kan seperti itu,” tegasnya.
Yenti mengungkapkan, para kandidat dari golongan swasta tidak punya kewajiban melaporkan LHKPN. “Kalau sejak awal (pendaftaran) begini (wajib melaporkan LHKPN), malah nanti enggak ada yang mau mendaftar, gimana?” ujarnya.
Terkait proses seleksi Capim KPK, Yenti kembali menegaskan setiap kandidat harus mengikuti tahap-tahapan seleksi, termasuk tahapan psikotes. “Semua harus ikuti semua tahapan. Ada satu saja yang tidak diikuti, langsung digugurkan,” katanya.
Untuk tahapa psikotes, Yenti memprediksi peserta yang lulus akan mencapai 40 sampai 50 orang. Dari semua tahapan seleksi yang dilalui, Pansel akan memilih 10 kandidat terbaik untuk direkomendasikan kepada Presiden dan kemudian diajukan ke DPR.
Yenti berharap, 10 Capim KPK yang nantinya direkomendasikan kepada Presiden merupakan orang-orang berkualitas. (EH/SIR)
