Camat dan Bendesa Adat di Badung Ikuti Sosialisasi Penggunaan Dana Desa

oleh
Kejati Bali memberikan sosialisasi tentang pengunaan dana desa di aula kantor Kejari Badung, Selasa (9/4/2019). (Ist)
banner 300250

Badung, suarabali.com – Para camat dan bendesa adat se-Kabupaten Badung mengikuti sosialisasi tentang penggunaan dana desa di di aula kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung, Selasa (9/4/2019). Sosialisasi ini diadakan Pemkab Badung bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali dan Kejari Badung.

Sosialisasi itu dihadiri Kajati Bali Amir Yanto, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa, Kajari Badung Sunarko, Asisten Intelijen Bayu Nugroho, Asisten Pidana Khusus Anton Delianto, perwakilan Asdatun, dan pimpinan OPD Kabupaten Badung.

Dalam kesempatan itu, Wabup Suiasa menyampaikan terima kasih atas peranan Kejaksaan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Badung, terutama dalam menyosialisaikan fungsi serangkaian kegiatan penyuluhan hukum mengenai penggunaan dana desa.

Dia menilai kegiatan itu bermanfaat sebagai media sosialisasi tentang penggunaan dana desa yang baik dari aspek normatif, administratif maupun teknis kepada segenap jajaran pemerintah di lingkungan Kabupaten Badung, khususnya bagi seluruh perbekel di Kabupaten Badung.

“Pemerintah desa diberikan peluang dan kesempatan yang semakin nyata untuk bisa berkembang dan mandiri sesuai dengan kewenangannya. Negara memberi anggaran kepada desa yang harus dipergunakan untuk pembangunan di desa, harus taat pada peraturan yang berlaku untuk mengelola dana tersebut dan harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Untuk itu, dia berharap para perbekel dan bendesa adat mengikuti kegiatan sosialisasi itu dengan tekun agar nantinya memahami penggunaan dana desa agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari.

Sementara Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa mengatakan Pemkab Badung dengan kondisi APBD yang cukup tinggi, dalam pengelolaannya perlu banyak mendapat pendampingan dari Kajari, terutama pelaksanaan dana desa, termasuk dana yang diberikan kepada desa adat.

“Kita ingin mengubah paradigma. Kita arahkan kepada seluruh bendesa adat, perbekel, dan perangkat daerah tidak segan-segan bila nenemukan sesuatu kejanggalan dan keraguan agar melakukan legal opinion dengan Kejaksaan,” ungkapnya.

Sedangkan Kajati Bali Amir Yanto mengapresiasi Pemkab Badung yang sudah membantu pembangunan gedung Kantor Kejari Badung, termasuk sarana prasarananya.

Mengenai kegiatan itu, menurut dia, baru kali pertama diadakan di Badung. Dia menjelaskan, Kejati Bali pada menerima predikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi pada 2018. Pada 2019, kata dia,  seluruh Kejaksaan di Bali diperintahkan mengikuti program zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

” Kejati Bali dan Kejari Badung akan terus meningkatkan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, dimana WBK ini bisa terlaksana karena dukungan dari masyarakat juga. Kejati mendapat predikat ini tidak lepas dari dukungan masyarakat. Kami akan terus meningkatkan birokrasi bersih dan pelayanan yang baik buat masyarakat,” tambahnya. (*)