Bupati Rote Ndao Tarik Surat Permohonan Dana COVID-19, Ini Alasannya

oleh
Surat Bupati Rote Ndao Paulina Haning Bullu yang ditujukan kepada Ketua DPRD Rote Ndao. (Ist)
banner 300250

Rote Ndao, suarabali.com – Bupati Rote Ndao Paulina Haning Bullu menarik surat permohonan penggunaan Dana SiLPA unaudit TA 2019 untuk percepatan pencegahan dan penanganan penyebaran COVID-19. Surat ini ditujukan kepada Ketua DPRD Rote Ndao.


Dalam surat bertanggal 9 April 2020 tersebut, Bupati Paulina Haning menarik surat sebelumnya karena telah menimbulkan polemik di lembaga DPRD Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Tangkapan layar keberadaan surat Bupati Paulina yang menarik surat surat permohonan tersebut telah beredar di berbagai kalangan. Sayangnya, ketika kebenaran surat ini dikonfirmasi melalui pesan WhatsAps, Bupati Paulina tidak merespon. Begitu pula Ketua DPRD Rote Ndao Alfred Saudila enggan menjawab pertanyaan jurnalis media ini yang disampaikan lewat aplikasi pesan WhatsAps.

Meski demikian, anggota DPRD Rote Ndao Mus Frans membenarkan adanya penarikan surat permohonan yang disampaikan Bupati Paulina Haning. Namun, alasan yang mendasari penarikan surat tersebut, kata Frans, Bupati Rote Ndao yang lebih tahu.

“Yang pasti, ketika pemerintah sudah menarik surat, maka keputusan pimpinan DPRD tidak ada lagi dasarnya. Sehingga, tidak berlaku dengan sendirinya. Siapa yang memulai dan siapa yang mengakhiri?” kata Frans melalui pesan WhatsApsI, Rabu (15/4/2020).

Sebelumnya, Frans menjelaskan, Bupati  Rote Ndao menyampaikan Surat Permohonan Mendahului Penggunaan atas Dana SILPA Unaudit Tahun 2019 . Surat dengan Nmor: BKA.900/324/III/Kab.RN/2020 itu disertai lampiran rekapan usulan pada 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan total anggaran sebesar Rp 20.297.432.000, yang terdiri dari Rencana Penggunaan Khsusus Penanggulangan Bencana  Non Alam, yakni Covid-19 sebesar Rp 9,676,601,000 pada 4 OPD.

BACA JUGA:

“Sedangkan sisanya Rp 10.620.831.000  diperuntukan belanja dan operasional kantor, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan lain sebagainya yang bukan merupakan pos belanja penanggulangan bencana,” papar Frans.

Lebih jauh Frans mengungkapkan, pembahasan dan persetujuan bersama pemerintah dan DPRD Rote Ndao dilakukan lewat rapat paripurna. Namun, mekanisme itu kemudian berubah menjadi rapat kerja dengan persetujuan anggaran oleh dua pimpinan DPRD yang dihadiri tiga fraksi dengan total anggota DPRD dan pimpinan yang hadir sebanyak 8 orang.

Namun, pada 9 April 2020, Bupati Paulina Haning meyampaikan surat perihal Penarikan Surat  Permohonan Persetujuan No: BKA.900/324/III/Kab.RN/2020. Alasan penarikannya adalah karena ada polemik di DPRD.

“Bila surat itu ditarik, maka keputusan DPRD tidak berlaku dengan sendirinya oleh karena tidak ada lagi acuan persetujuan dimaksud. Untk lebih jelas lagi, Bupati yang seharusnya menjelaskan soal ini,” pungkasnya. (Tjg/Sir)