Bupati dan Wali Kota se-Bali Tanda Tangani NPHD Pilkada Serentak Tahun 2020

oleh
Foto bersama usai penandanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Serentak 2020 di ruang rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (1/10/2019). (Ist)
banner 300250

Denpasar, suarabali.com – Enam bupati/wali kota se-Bali bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masing-masing kabupaten/kota menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Serentak 2020 di ruang rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (1/10/2019).

Dalam kesempatan itu, Gubernur Bali Wayan Koster berharap penggunaan dana anggaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dapat disinergikan dan dikoordinasikan secara efektif, sehingga pemanfaatannya akan mampu lebih efisien.

“Kegiatan ini kita laksanakan bersama-sama sebagai bentuk spirit kebersamaan dalam membangun Bali. Semoga kedepan kehidupan demokrasi di Bali lebih berkualitas,” kata Koster.

Penandatanganan NPHD tersebut merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui terkait pelaksanaan Pilakada Serentak di enam kabupaten/kota se-Bali pada tahun 2020. Kegiatan itu,  menurut Koster, merupakan satu bentuk komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung kesuksesan Pilkada Serentak di Bali.

“Dengan dilaksanakannya penandatanganan NPHD tadi, merupakan satu bentuk keseriusan dan kepastian akan penyelenggaraan Pilkada Serentak yang didukung oleh aparat TNI-Polri sesuai yang diputuskan pemerintah kabupaten/kota bersama DPRD kabupaten/kota. Dengan harapan pelaksanaan Pilkada berjalan aman, damai, dan sukses,” ungkapnya.

Koster juga berharap agar kualitas pelaksanaan Pilkada Serentak pada tahun depan lebih baik dari sebelumnya. Menurut dia, hal itu menjadi tantangan yang mesti mampu dijawab, khususnya oleh penyelenggara pemilu. Apalagi mengingat pelaksanaan Pilkada Serentak sebelumnya di Bali dari segi administrasi maupun tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi dibarengi dengan stabilitas yang kondusif.

“Tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada Serentak sebelumnya mencapai 82 persen, lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 80 persen. Untuk Pilkada berikutnya, saya berharap lebih meningkat. Karena indikator sebuah kemajuan demokrasi adalah tingkat pemilih menggunakan hak pilihnya,” tutur Koster.

Penandatanganan NPAD antara enam bupati/wali kota dengan KPU dan Bawaslu kabupaten/kota dimulai dari Kabupaten Badung, dilanjutkan Bangli, Denpasar, Jembrana, Karangasem, dan diakhiri Tabanan. (*)