BPIH Naik 0,9 Persen, DPR Minta Pelayanan Haji Ditingkatkan

oleh
Ilustrasi. (Ist)
banner 300250

Jakarta, suarabali.com – DPR dan Pemerintah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1439 Hijriah (2018 Masehi) sebesar Rp 35.235.290 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 345.290 (0,9 persen) dibanding BPIH tahun 2017.

Kenaikan BPIH itu diputuskan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR yang dipimpin Ali Taher Parasong dengan Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/3/2018).

Sebelumnya, Ketua Panja BPIH yang juga Wakil Ketua Komisi VIII Noor Achmad melaporkan jalannya pembahasan BPIH tahun 2018 dengan komitmen untuk meningkatkan kualitas pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. Meski demikian, Panja telah mengusahkan BPIH yang rasional, terutama yang dibebankan kepada jamaah secara langsung (direct cost).

Menurut dia, pembahasan BPIH 2018 berlangsung dinamis. Rapat Panja telah digelar sebanyak empat kali RDP, tiga kali konsinyering masing-masing tiga hari, dan Forum Grup Discussion (FGD), sehingga pembahasannya berlangsung dinamis dan mendalam.

Hasil pembahasan Panja yang telah disetujui Komisi VIII DPR antara lain, BPIH 2018 sebesar Rp 35.235.602 dengan rincian harga rata-rata komponen penerbangan dari embarkasi ke Saudi Arabia sebesar Rp 27,495 juta, harga rata-rata pemondokan Mekkah sebesar 4.504 Saudi Arabia Riyal (SAR), dengan rincian 3.782 riyal dialokasikan dalam anggaran dana optimalisasi, dan 668 riyal atau Rp 2.384.760 yang dibayar jamaah haji.

Selain itu, biaya living allowance sebesar  1.500 riyal atau sebesar Rp 5.355.000 dan diserahkan kepada jamaah haji dalam mata uang riyal.

Panja Komisi VIII dan Panja Pemerintah juga menyepakati alokasi anggaran safeguarding dan indirect cost BPIH tahun 2018 sebesar Rp 6,327 miliar. Juga disepakati alokasi anggaran safeguarding dalam indirect cost BPIH sebesar Rp 30 miliar sebagai antisipasi untuk selisih kurs, force majeur, dan kemungkinan timbulnya biaya tak terduga terkait pelayanan langsung terhadap jamaah.

Meski ada kenaikan, Komisi VIII Panja DPR dan Pemerintah menyepakati peningkatan pelayanan, di antaranya jumlah makan di Mekkah menjadi 40 kali, dimana sebelumnya hanya 25 kali, dan di Madinah sebanyak 18 kali serta menyediakan tambahan snack di pemondokan Mekkah.

Selain itu, waktu tinggal jemaah di Arab Saudi selama 41 hari dan penambahan alokasi kuota petugas haji Indonesia tahun 2018 sesuai ketersediaan barcode adalah 4.100 orang serta peningkatan kualitas koper dan tas kabin bagi jamaah haji.

Peningkatan Kualitas Layanan

Terkait kenaikan 0,9 persen BPIH pada tahun ini, kalangan DPR meminta pelayanan ditingkatkan. Kasus keterlambatan visa tidak boleh terjadi lagi, pelayanan katering dan akomodasi serta transportasi di Mekkah harus menjadi prioritas, sehingga tingkat kepuasan jamaah makin meningkat.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang (F-PKB) menilai, kesimpulan angka BPIH tersebut sebagai harga bersahabat. “Maka kata kuncinya, kami tetap mengejar pelayanan, sebagaimana disampaikan para Anggota Komisi VIII, peningkatan 0,9 persen jangan mengurangi pelayanan,” ungkapnya.

Dengan penetapan BPIH lebih awal, dia berharap psikologi keterlambatan visa bisa dikurangi. “Sekalipun berangkat di hari-hari akhir, ada yang khawatir visa tidak keluar. Kami sepakat dan mendukung Kemenag untuk segera melakukan persiapan optimal,” jelasnya.

Anggota Komisi VIII DPR Iqbal Romzi (F-PKS) menilai, kenaikan BPIH sebesar Rp 345 ribu itu sangat realistis terkait dengan kenaikan harga di Arab Saudi. Namun, dia berharap, jajaran Kemenag tetap meningkatkan semangat untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengamanan terbaik kepada jamaah.

“Pelayanan harus menjadi prioritas utama, sehingga kenaikan itu menjadi penyemangat untuk sama-sama meningkatkan ibadah haji, dan pada gilirannya angka kepuasan jemaah meningkat,” tambahnya. (Sir)