BLK Bali Masih Gunakan Teknologi Lama

oleh
im Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI saat mengunjungi Balai Latihan Kerja (BLK) Bali. (Ist)
banner 300250

Denpasar, suarabali.com – Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI mengapresiasi Balai Latihan Kerja (BLK) Bali, karena memiliki program yang berjalan dengan baik. Namun, beberapa peralatan praktek masih menggunakan teknologi lama dengan standar pelatihan yang sudah tertinggal.

Itu sebabnya, Komisi IX DPR mendorong BLK Bali untuk menyesuaikan dengan permintaan pasar yang cenderung berubah seiring perkembangan teknologi digital dan Revolusi Industri 4.0.

“Dunia kerja saat ini membutuhkan tenaga profesional yang mampu mengikuti perkembangan dengan teknologi yang ada. Untuk itu peralatan dan teknologi harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan permintaan pasar agar tidak ketinggalan,” ujar Anggota Komisi IX DPR Julianus Pote Leba saat mengikuti Kunker Komisi IX DPR RI ke Provinsi Bali, Jumat (3/5/2019).

Politisi Partai Golkar itu menegaskan, selain teknologi, faktor kurikulum dan Sumber Daya Manusia (SDM) di BLK pun perlu mendapatkan pelatihan, sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini. Kegiatan pelatihan yang dilakukan itu harus bisa mencetaak tenaga kerja yang mampu bersaing dengan pekerja lainnya.

Dia menilai kondisi BLK yang tersebar di daerah masih jauh tertinggal untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha di kawasan industri saat ini. BLK sebagai tulang punggung dalam mencetak pekerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar diminta terus memperbaiki diri menghadapi perkembangan jaman. Terlebih, menurut Julianus, pengembangan SDM untuk menghadapi era industri 4.0.

Data Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan BLK milik pemerintah berjumlah 514, sedangkan swasta jumlahnya lebih sedikit hanya 58. Hanya saja, jika mengacu pada data Pantau PJTKI, jumlah BLK swasta jauh lebih banyak hingga mencapai 189. Di tingkat nasional, Kemenaker akan membangun 1.000 BLK Komunitas pada tahun 2019. Pembangunan BLK ditujukan antara lain untuk memaksimalkan bonus demografi pada 2025 hingga 2030.

Julianus mengingatkan, bonus demografi yang berupa banyaknya angkatan kerja, harus diantisipasi dan jadi keuntungan bagi negara, bukan malah menjadi beban. Untuk pembangunan BLK Komunitas ini harus sejalan dengan perturan perundang-undangan untuk menjadikan tahun 2019 sebagai tahun pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Anggaran dalam pembentukan 1.000 BLK Komunitas ini sebesar Rp 1 triliun, sehingga setiap lembaga atau komunitas yang melakukan perjanjian kerja sama dengan pemerintah mendapatkan dana sebesar Rp 1 miliar. 

Sementara menurut data Dinas Tenaga Kerja dan ESDM  Provinsi Bali per Agustus 2018 jumlah penduduk usia kerja di Bali mencapai 3.288.908 orang, dari penduduk usia kerja tersebut 76,78 persen (2.525.355 orang) merupakan angkatan kerja dan 23,22 persen (763.563 orang) merupakan bukan angkatan kerja.

Tingkat pengangguran terbuka per Agustus 2018 di Bali mencapai 1,37 persen, hal ini mengalami penurunan 0,11 poin dibandingkan TPT Agustus 2017 (1,48 persen) atau mengalami kenaikan 0,51 poin dibandingkan dengan TPT Februari 2018 (0,86 persen). (*)