Berantas Mafia Tanah, Polda Bali dan BPN Bentuk Tim Terpadu

oleh
Kapolda Bali Irjen Pol. Petrus Reinhard Golose dan Kakanwil BPN Provinsi Bali Jaya, SH, MM, menandatangani surat keputusan bersama membentuk tim terpadu pemberantasan mafia tanah di Prasada Function Room Rumah Luwih, Gianyar, Kamis (24/5/2018). (Ist)
banner 300250

Gianyar, suarabali.com – Polda Bali bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali membentuk tim terpadu untuk memberantas mafia tanah. Penandatangan naskah kerja sama (MoU) ini dilakukan di Prasada Function Room, Rumah Luwih, Jalan Ida Bagus Mantra, Gianyar, Kamis (24/5/2018).

Surat keputusan bersama itu ditandatangani Kakanwil BPN Provinsi Bali Jaya, SH, MM, dengan Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose. Selain itu, penandatanganan juga dilakukan para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Bali dengan Kapolres/Kapolresta jajaran Polda Bali dan disaksikan oleh para pejabat utama Polda Bali serta para kabag di lingkungan BPN Provinsi Bali.

Tim terpadu pemberantasan mafia tanah tersebut dibentuk secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota dengan leading sector dari fungsi Reskrim. Tujuannya, untuk mempercepat penanganan penyelesaian kasus pertanahan yang terindikasi adanya keterlibatan mafia tanah.

Kapolda Bali Irjen Pol. Petrus Reinhard Golose mengatakan permasalahan pertanahan, khususnya di Provinsi Bali, sudah tertuang pada commander wish Kapolda Bali tahun 2018. Pada poin keenam disebutkan bahwa penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus tanah yang proporsional. Kebijakan ini sudah ditindak lanjuti jajaran Polda Bali dan akan lebih berhasil apabila didukung BPN Provinsi Bali.

Permasalahan pertanahan tidak hanya terjadi antara masyarakat dan masyarakat, tetapi juga terjadi antara masyarakat dan pemerintah, masyarakat dan pengusaha, atau pemerintah dengan pengusaha. Bahkan, permasalahan ini menjadi sangat kompleks karena melibatkan seluruh stakeholder.

“Untuk itu, MoU ini sangat tepat dibuat sebagai tindak lanjut kebijakan tingkat pusat antara Mabes Polri dengan Kementerian Agraria/BPN dan Tata Ruang RI. Selain itu, MoU ini juga dibuat untuk memberantas mafia tanah dengan cara membentuk tim terpadu,” kata jenderal lulusan Akpol tahun 1988 ini.

“Saya berharap kerjasama yang baik ini dapat terus terbina dan ditingkatkan pada masa-masa mendatang dalam penanganan kasus sengketa tanah dan memberantas mafia pertanahan yang ada di Provinsi Bali,” imbuhnya.

Sementara Kakanwil BPN Provinsi Bali Jaya, SH, MM, mengatakan dalam praktek di lapangan, dia melihat banyak tindak kriminal atau tindak pidana pertanahan. Namun, pihaknya tidak mampu melakukan pencegahan apalagi tindakan. BPN bekerja tidak hanya melakukan pengecekan secara yuridis, tetapi juga mengecek objek yang meliputi letak dan batas tanahnya.

Ketika ada kesesuaian terhadap data, kata Jaya, sertifikat dikembalikan. Sedangkan ketika tidak sesuai masih diberikan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang waktunya tujuh hari. “Ini merupakan peluang bagi mafia tanah untuk bisa masuk, karena tidak ada tindakan apa-apa,” terangnya.

Namun, menurut dia, hal ini dapat dicegah dengan mengimplementasikan keputusan bersama tersebut di lapangan, lalu ada tindakan. Dengan adanya keputusan bersama itu, dia berharap semua jajaran untuk bekerja sesuai prosedur.

“Kami mewakili jajaran BPN sangat berterima kasih dengan adanya keputusan bersama ini. Sehingga, hal-hal yang berpotensi menimbulkan produk hukum yang cacat akan dapat dicegah,” ungkapnya.(*/Sir)