Bali Raih Penghargaan Bidang Keterbukaan Informasi Publik

oleh
Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) mewakili Pemprov Bali menerima penghargaan di bidang Keterbukaan Informasi Publik di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Senin (5/11/2018). (Ist)
banner 300250

Jakarta, suarabali.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan penghargaan kepada Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Senin (5/11/2018). Penghargaan tersebut diberikan kepada Pemerintah Provinsi Bali atas prestasinya di bidang Keterbukaan Informasi Publik.

Ditemui setelah menerima pengharagaan, Cok Ace mengapresiasi pencapaian Bali tersebut. Kali ini, kata Cok Ace, Pemerintah Provinsi Bali dinilai cukup informatif dalam menyelenggarakan Keterbukaan Informasi Publik kepada warganya.

Dalam kesempatan itu, Cok Ace juga mengatakan Pemprov Bali sudah berkomitmen untuk menjamin hak masyarakat Bali untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi publik. “Itu sudah tertuang dalam UUD 1945 pasal 28F bahwa tiap warga negara berhak untuk mencari, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi publik,” imbuhnya.

Cok Ace juga berharap, melalui Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat Bali makin berani mengutarakan pendapat seputar pembangunan Bali. Selain itu, menurut dia, program ini juga bertujuan mengakselerasi proses pencerdasan masyarakat.

“Di era digital ini, informasi tersebar sangat cepat. Jika masyarakat menggunakan informasi di segi yang positif, saya yakin akan mampu berkontribusi besar terhadap pembangunan Bali,” imbuhnya.

Melalui Keterbukaan Informasi Publik, Cok Ace menambahkan, bisa mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel.

Sementara Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Gede Narayana mengatakan sudah menjadi kewajiban pemerintah provinsi yang tertuang dalam Pasal 60 Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga tiap provinsi harus membentuk lembaga Keterbukaan Informasi Publik Provinsi.

Untuk mengetahui tiap daerah sudah menyediakan Keterbukaan Informasi Publik kepada warganya, kata dia, maka KI telah melakukan monitoring ke tiap daerah.

Tahun ini, Gede Narayana mengatakan ada sekitar 460 Badan Publik yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan monitoring tersebut. Selain instansi pemerintah, KI telah memonitoring dan mengevaluasi Perguruan Tinggi Negeri, BUMN, serta partai politik di bidang Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2018.

Selain Pemerintah Provinsi Bali, pada kesempatan itu Universitas Udayana juga meraih penghargaan serupa. (*)