Bahas Masalah Ini, Gubernur Koster Ditemui Pimpinan DPRD Bali

oleh
Gubernur Bali Wayan Koster bertemu pimpinan DPRD dan anggota Pansus Raperda Desa Adat di ruang kerjanya, Selasa (26/2/2019). (Ist)
banner 300250

Denpasar, suarabali.com – Gubernur Bali Wayan Koster bertemu pimpinan DPRD dan anggota Pansus Raperda Desa Adat di ruang kerjanya, Selasa (26/2/2019). Pertemuan ini bertujuan mematangkan proses Raperda Desa Adat.

Dalam pertemuan itu, Koster menyampaikan perkembangan soal pencantuman Lembaga Pencingkreman Desa, termasuk pengawasannya, serta beberapa masukan lain yang merupakan aspirasi masyarakat.

Koster mempertimbangkan semua aspirasi yang masuk agar Perda itu juga mencerminkan keinginan masyarakat. “Memang tidak seperti di konsep awal, kita sesuaikan dengan aspirasi para pemerhati,” kata Ketua DPD PDIP Provinsi Bali ini.

Gubernur berharap pertemuan itu bisa mengakselerasi proses pembuatan Perda.

Hal serupa diungkapkan Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama. Dia juga berharap Perda tersebut menjadi sesuatu yang berguna bagi masyarakat Bali tanpa menimbulkan gejolak di masyarakat.

“Ada ketidaksiapan masyarakat terhadap beberapa isu dan kita terima masukan itu,” kata mantan Bupati Tabanan ini.

Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry mengatakan perlunya melakukan konsultasi terhadap perubahan-perubahan baru yang disepakati agar tidak menimbulkan multitafsir.

Salah hal yang disepakati dalam pertemuan itu, meski dicantumkan dalam Perda Desa Adat, keberadaan Lembaga Pencingkreman Desa (LPD) dan Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) akan diatur kemudian dengan Perda lain.

Dalam pertemuan itu juga disepakati untuk mempertahankan keberadaan Majelis Alit Desa Adat dalam struktur Majelis Desa Adat. Dalam pertemuan yang berlangsung santai juga dibahas beberapa persoalan yang terkait dengan desa adat. (*)