Badung Defisit 2018, Program  Prorakyat Tetap Lanjut

oleh
banner 300250

Badung, suarabali.com – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Badung Made Wira Dharmajaya mengatakan tahunv2018 Badung mengalami defisit anggaran.

“Pendapatan tak sesuai dengan yang ditargetkan, sementara sejumlah program yang merupakan komitmen sudah dilaksanakan,” katanya kepada wartawan, Rabu (16/1/2019) .

Lantaran pendapatan merupakan asumsi, menurut Wira Dharmajaya, nominal yang diperoleh bisa saja tak sesuai target. Karena program sudah berjalan, tentu saja pembayaran menjadi prioritas pada tahun anggaran berikutnya.

“Kami wajib menganggarkan defisit pada 2018 pada APBD 2019. Ini menjadi prioritas,” tegasnya.

Dia merinci sejumlah program fisik yang sudah selesai dan program yang masih berjalan, tetapi belum bisa dibayarkan pada 2018. Inilah yang harus menjadi prioritas pada 2019, termasuk bunganya.

“Tak hanya nominal pokok proyek, pemkab pun menganggarkan bunga dari proyek yang belum terbayarkan,” tegas mantan Sekretaris DPRD Badung tersebut.

Saat ditanya berapa anggaran yang dialokasikan pada APBD 2019 untuk menutupi defisit 2018, Wira Dharmajaya menyatakan datanya ada di BPKAD.

“Kami hanya merencanakan, mengenai jumlah ada di BPKAD,” tegasnya.

Saat ditanya apakah program-program prorakyat Badung 2019 akan terhambat  karena harus menutupi defisit tahun sebelumnya? Wira Dharmajaya memastikan program-program tersebut tetap lanjut.

“Ini sudah menjadi komitmen pimpinan (Bupati) untuk tetap menjalankan program-program prorakyat,” tegasnya.

Dia menunjuk program tunjangan untuk lansia di atas 72 tahun. Program ini tetap lanjut dan setiap lansia memperoleh tunjangan Rp 1 juta setiap bulannya dan diterima setiap tiga bulan.

Demikian juga dengan program tunjangan penunggu pasien. Program ini tetap lanjut dan setiap keluarga pasien menerima tunjangan penunggu pasien Rp 200.000 per hari maksimal Rp 5 juta.

Ini sesuai dengan lima bidang prioritas Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) Kabupaten Badung.

Pertama, sandang, pangan dan papan.  Kedua, kesehatan dan pendidikan. Ketiga, jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Keempat, adat, agama dan budaya. Kelima, pariwisata.

Program-program yang mendukung lima bidang prioritas ini telah dijabarkan dengan baik dan dipastikan tetap berlanjut.

“Tetap berlanjut karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat Badung,” tegasnya.

Pendidikan dan kesehatan merupakan program wajib yang harus dilakukan. Sesuai dengan UU, ujarnya, minimal 20 persen APBD dialokasikan untuk sektor pendidikan.

“Untuk sektor pendidikan, Badung mengalokasikan anggaran di atas 20 persen,” tegasnya.

Demikian juga dengan sektor kesehatan. Dalam UU, minimal 10 persen APBD dialokasikan untuk dana kesehatan. Namun, Badung mengalokasikan di atas angka itu.

Dengan dana yang ada, Badung mampu menutup kebutuhan kesehatan masyarakat sejak lahir, hidup dan mati (Tri Kona). Biaya melahirkan gratis, termasuk memperoleh akte, biaya kesehatan saat hidup bisa ditanggung penuh bekerja sama dengan BPJS.

Biaya premi yang harus dikeluarkan krama Badung ditanggung oleh Pemkab Badung. Karena banyak kasus penyakit yang belum bisa ditangani BPJS, Badung pun membuat program Krama Badung Sehat (KBS) untuk membaiayai kasus-kasus penyakit yang tak ditanggung BPJS.

Sementara untuk kematian, warga memperoleh tanggungan Rp 10 juta. (*)