Aparat Diminta Serius Menyikapi Informasi Masuknya 600 Ton Narkoba dari Tiongkok

oleh
Tim gabungan Polri menangkap kapal berbendera Singapura yang mengangkut 1,8 ton narkoba jenis sabu di perairan Anambas, Kepulauan Riau, Selasa (20/2/2018). (Ist)
banner 300250

Jakarta, suarabali.com – Aparat penegak hukum diminta serius menindaklanjuti adanya informasi terkait rencana masuknya narkotika sebanyak 600 ton dari Tiongkok untuk diedarkan di Indonesia. “Aparat penegak hukum harus menindaklanjuti dan memastikan kebenaran informasi tersebut,” kata Erma Suryani Ranik, anggota Komisi III DPR, di Jakarta, Senin (26/2/2018).

Menurut dia, hal itu menjadi tugas BNN dan Kepolisian dibantu TNI Angkatan Laut. Sebab, beberapa kasus penyelundupan narkoba sebelumnya dilakukan lewat laut. “Tentu semua elemen harus ikut mendukung, termasuk Bea dan Cukai serta masyarakat,” ungkapnya.

Terkait adanya desakan kepada Jaksa Agung untuk segera mengeksekusi terpidana mati kasus narkoba, Erma menilai Jaksa Agung juga harus menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Menurut dia, pidana mati hanya bisa dijalankan untuk terpidana yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

“Konstitusi kita menjamin hak asasi manusia bagi siapapun. Hak untuk hidup dan hak untuk diadili oleh pengadilan yang terbuka dan transparan. Jadi, pidana mati hanya bisa dijalankan untuk terpidana yang sudah berkekuatan hukum tetap. Tidak boleh ada eksekusi apapun terhadap terpidana yang belum inkracht. Negara kita bisa dikecam seluruh dunia kalau kita eksekusi mati terpidana yang belum berkekuatan hukum tetap,” tutur politisi dari Fraksi Partai Demokrat itu.

Dia mengakui, pidana mati merupakan proses yang pelaksanaannya memakan waktu cukup lama. Sebab, dalam Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menghormati hak paling dasar manusia, yakni hak untuk hidup. Namun, jika terpidana mati sudah berkekuatan hukum tetap, maka tidak ada alasan lagi bagi Jaksa Agung untuk tidak melaksanakannya.

Seperti diberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyinggung terpidana hukuman mati yang tidak kunjung dieksekusi. Menurut dia, banyak terpidana mati yang memanfaatkan ‘sisa’ waktunya di lapas dengan mengendalikan penyelundupan narkoba.

“Jadi, ada yang mengoperasikan dan mengoordinasikan suatu penyelundupan. Sudah dua kali dihukum mati, tapi dia belum mati. Karena dia menunggu hukumannya dilaksanakan, ia masih bisa melakukan bisnisnya,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers di Pelabuhan Sekupang, Batam, Kepri, Jumat (23/2/2018).

Sebelumnya, Jaksa Agung M. Prasetyo saat di Kampus Universitas  Diponegoro, Semarang, beberapa waktu lalu, mengaku masih mengkaji proses eksekusi mati terhadap narapidana narkoba pada tahun ini. Lantaran pada tahun sebelumnya kerap menuai kontroversi di masyarakat dan internasional.

“Eksekusi mati tidak akan dihentikan, tetapi pasti harus dilaksanakan. Saya tidak bisa mengungkapkan kapan lagi akan dilakukan eksekusi mati. Nanti akan dilihat lagi kapan waktunya, mengingat banyaknya pertimbangan,” kata Prasetyo. (Sir)