Antisipasi Pelanggaran Pilkada, Kapolres Tabanan Temui Ketua Panwaslu

oleh
Kapolres Tabanan AKBP I Made Sinar Subawa berdiskusi dengan Ketua Panwaslu Kabupaten Tabanan I Made Rumada di kantornya, Selasa (8/5/2018). (Ist)
banner 300250

Tabanan, suarabali.com – Kapolres Tabanan AKBP I Made Sinar Subawa bertemu Ketua Panwaslu Kabupaten Tabanan I Made Rumada di kantor Panwaslu Kabupaten Tabanan, Jalan Bypass Ir. Soekarno, Tabanan, Selasa (8/5/2018). Pertemuan ini bertujuan menjalin sinergitas guna menciptakan Pilkada Serentak 2018 yang aman dan damai.

Kapolres Tabanan AKBP I Made Sinar Subawa datang ke kantor Panwaslu bersama Kabag Ops Polres Tabanan Kompol I Gede Putu Putra Astawa dan Kasat Intelkam Polres Tabanan AKP Ni Luh Komang Sri Subakti. Mereka ditemui I Made Rumada bersama dua stafnya, I Gd Putu Suarnata dan I Wayan Wirka.

Dalam pertemuan itu, AKBP I Made Sinar Subawa mengatakan kunjungannya bertujuan untuk menjalin sinergitas dalam rangka menciptakan Pilkada Serentak 2018 yang aman dan damai.

“Saya berharap Panwaslu bisa sebagai wasit dan netral. Karena peran Panwaslu sangat sentral dalam pengawasan Pilkada,” ungkap nya.

Perwira melati dua di pundak ini juga mengatakan titik krusial permasalahan dalam Pemilu ada di TPS. “Kalau TPS tidak ada masalah, saya kira sampai tingkat atas atau sampai tingkat kabupaten dan provinsi juga tidak ada masalah,” terangnya.

Menanggapi hal itu, I Made Rumada mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan semuanya. Mulai dari perekrutan Panwascam sebanyak 30 orang dan PPL 133 orang. “Kami sudah melakukan seleksi yang ketat dan mengutamakan netralitas,” katanya.

Dalam waktu dekat, Panwaslu Kabupaten Tabanan juga akan melakukan seleksi petugas pengawas TPS sebanyak 780 orang. “Dengan langkah-langkah tersebut, kami berharap semoga pelanggaran Pilkada dapat diminimalisir,” ujarnya.

Smpai saat ini, menurut dia, tidak ada pelanggaran tahapan kampanye Pilkada di Kabupaten Tabanan,  karena sudah dilakukan pencegahan.

“Kami melakukan pencegahan seperti menyurati seluruh instansi pemerintahan tentang larangan ASN berpolitik praktis, termasuk pengawasan dari media yang juga cukup ketat. Dan langkah kami mendapat apresiasi dari Bawaslu Provinsi Bali,”  imbuhnya. (*/Sir)