Alokasi Anggaran Kesehatan Kabupaten Badung Capai 12 Persen

oleh
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta (tengah) menjadi pembicara pada Simposium Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Universitas Warmadewa, Senin (11/2/2019). (Ist)
banner 300250

Badung, suarabali.com – Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta didaulat menjadi pembicara pada acara Simposium Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang digelar di Universitas Warmadewa, Senin (11/2/2019). Simposium ini mengusung tema: JKN di Era Universal Health Coverage (UHC).

Dalam paparannya, Giri Prasta mengatakan Kabupaten Badung telah melaksanakan Universal Health Coverage (UHC) atau sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua orang menerima pelayanan kesehatan per 1 Januari 2017. Program ini telah membuahkan penghargaan Universal Health Coverage JKN-KIS 2018 yang diserahkan langsung Presiden Joko Widodo.

Untuk memberikan pelayanan kesehatan paripurna kepada masyarakatnya, Pemkab Badung melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Krama Badung Sehat (KBS). Program ini sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

“Undang-undang No. 36 tentang Kesehatan mewajibkan Pemda mengalokasikan minimal 10 % dari belanja APBD-nya untuk anggaran kesehatan. Tapi, kami di Badung alokasi untuk bidang kesehatan mencapai 12 %,” ungkap Giri Prasta.

Untuk program JKN-KBS, kata Prasta, pihaknya mengalokasikan anggaran 15 % dari total anggaran kesehatan.

Prasta menjelaskan, manfaat tambahan program KBS diatur dalam Peraturan Bupati Badung No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Perbup No. 73 Tahun 2016 tentang Program KBS. Artinya, hal-hal yang tidak dijamin JKN ter-cover oleh KBS.

Setidaknya, menurut dia, ada 22 manfaat tambahan KBS. Di antaranya pelayanan evakuasi dengan ambulan dari rumah pasien di desa ke Faskes rujukan di wilayah Provinsi Bali. Bahkan, peserta yang tidak sesuai dengan prosedur JKN juga ditanggung KBS.

“Distribusi Fasilitas Kesehatan Tinggat Pertama (FKTP) merata di setiap desa. Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD bisa terdaftar di seluruh FKTP, rasio ideal dokter: penduduk 1 : 2500 sesuai standar WHO. Sedangkan di Jakarta saja rasionya 1 : 5.000,”papar Giri Prasta saat menjelaskan kelebihan KBS.

Untuk meningkatkan pelayanan tahun 2019, kata dia, status Puskesmas akan menjadi BLUD. Dengan demikian, tidak ada iuran biaya dan melaksanakan motto service excellent, zero complain. Untuk melayani pelayanan kesehatan masyarakat, saat ini Kabupaten Badung memiliki 140 FKTP dan 9 FKRTL/rumah sakit.

Untuk tahun anggaran 2018, papar Bupati, Pemkab Badung telah mengucurkan anggaran untuk pembayaran premi JKN PBI APBD sebesar Rp 78,9 miliar lebih dan klaim manfaat tambahan JKN sebesar Rp 26,9 miliar lebih. Sehingga, total anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 105,9 miliar lebih.

Pada kesempatan itu, Giri Prasta juga membeberkan sejumlah program jaminan sosial lainnya, seperti santunan penunggu pasien, santunan lanjut usia, dan santunan kematian.

Selain Giri Prasta, acara simposium itu juga menghadirkan pembicara Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, Koordinator Advokasi BPJS Watch Jakarta Timboel Siregar, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang diwakili IG Putri Mahadewi, Deputy Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Bali, NTB, NTT Gunadi, dan Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) Daerah Bali dr. Gede Wiryana Patra Jaya, M.Kes. (*)