8 Masalah Ini Jadi Pertimbangan Pemerintah untuk Memutuskan Libur Lebaran

oleh
banner 300250

Jakarta, suarabali.com – Pemerintah menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri terkait libur cuti bersama Lebaran yang ditetapkan pada 18 April 2018. Hasil tindak lanjut tersebut menunjukkan tidak adanya perubahan waktu libur cuti bersama, tetapi menghasilkan delapan pertimbangan.

Libur cuti bersama Lebaran tetap jatuh pada 11, 12, dan 20 Juni 2018 yang telah ditetapkan melalui SKB tiga menteri (Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi). Namun, ketetapan ini dibuat berdasarkan delapan pertimbangan, yakni:

Pertama, pemerintah memastikan pelayanan kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas tetap berjalan seperti biasa, seperti rumah sakit, telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan & ketertiban, perbankan, imigrasi, bea cukai, perhubungan, dan lain sebagainya.

Kedua, setiap kementerian/lembaga akan menugaskan pegawai yang tetap bekerja untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ketiga, PNS yang tetap bekerja untuk melayani masyarakat pada saat cuti bersama, dapat mengambil cuti di waktu lain tanpa mengurangi hak cuti tahunannya.

Keempat, transaksi pasar modal dan bursa akan dibuka pada tanggal 20 Juni 2018. Ketentuan pelayanan perbankan akan diatur oleh Bank Indonesia.

Kelima, cuti bersama di sektor swasta merupakan bagian dari cuti tahunan pekerja/buruh yang bersifat fakultatif, sehingga pelaksanaannya dilakukan atas kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan operasional perusahaan. Ketentuan lebih lanjut akan ditetapkan oleh Kemenaker.

Keenam, Kementerian Perhubungan akan mengatur semua stakeholder pelabuhan agar dapat bekerja dan melayani kegiatan pelabuhan selama masa cuti bersama Idul Fitri.

Ketujuh, empat Menteri Koordinator akan mengeluarkan surat instruksi kepada kementerian/lembaga terkait untuk melaksanakan penugasan pelayanan publik dan pengaturan pegawai di kementerian/lembaga terkait.

Kedelapan, setiap kementerian/lembaga akan menindak lanjuti pengaturan hal tersebut dengan menetapkan instruksi atau surat edaran.

Hasil tindaklanjut SKB tiga menteri itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani di kantor Kemenko PMK kepada awak media, Senin (7/5/2018).

Selain itu, dalam penetapan cuti bersama ini, pemerintah juga mempertimbangkan aspek sosial yang diharapkan akan memberi waktu yang cukup bagi masyarakat dalam bersilaturahmi bersama keluarga.

Pemerintah dalam hal ini dapat melakukan rekayasa lalu lintas, sehingga memberikan kenyamanan dalam perjalanan mudik.

Dari aspek ekonomi, pemerintah juga telah mempertimbangkan agar dunia usaha dapat beroperasi dengan mendapatkan dukungan pelayanan dari sektor perbankan, transportasi, urusan ekspor-impor, imigrasi, dan bea-cukai.

Pemerintah juga telah mendengarkan aspirasi dan melakukan pembahasan bersama dengan perwakilan dari dunia usaha, APPINDO, dan KADIN, serta pihak Bursa Efek Indonesia, agar tetap dapat menciptakan kondisi perekonomian yang tetap kondusif. (*/Sir)