654 Pegawai Pemkot Denpasar Tidak Disiplin, Ini Kesalahannya

oleh
Tim GDN Pemkot Denpasar melakukan sidak ke kantor-kantor pemerintah untuk mengecek disiplin para pegawai. (Ist)
banner 300250

Denpasar, suarabali.com – Sebanyak 654 pegawai negeri sipil dan pegawai kontrak di lingkungan Pemkot Denpasar terjaring dalam Gerakan Disiplin Nasional (GDN) selama Oktober 2018. Ratusan pegawai itu terlambat datang ke kantor sesuai ketentuan jam kerja di Pemkot Denpasar yang dimulai pukul 07.30 WITA.

Banyaknya pegawai yang melanggar disiplin itu disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Denpasar, I Ketut Mister, dalam rapat evaluasi hasil pelaksanaan GDN di kantor BKPSDM, Kamis (8/11/2018).

Dari hasil GDN yang dilaksanakan selama Oktober 2018 pada 25 perangkat daerah, kata Mister, tercatat sekitar 654 PNS dan pegawai kontrak yang terlambat datang dari ketentuan jam kerja di Pemkot Denpasar.

Selain itu, tim GDN juga menemukan 103 pegawai yang melanggar pengunaan atribut dan 11 pegawai menggunakan cat rambut yang tidak sesuai dengan ketentuan. “Ada ditemukan pegawai yang rambutnya dicat merah, ini sudah tidak benar,” ujar Mister didampingi Sekretaris BKPSDM Wayan Sudiana.

Untuk meminimalisasi terjadinya pelanggaran dan meningkatkan disiplin pegawai di Pemkot Denpasar sebagai abdi negara dan masyarakat, kata dia, diperlukan pembinaan dan pengawasan terus-menerus oleh para kepala perangkat daerah.

Tim GDN secara kontinyu akan melakukan sidak. Bagi perangkat daerah yang sudah pernah disidak tidak menutup kemungkinan akan disidak kembali sidak. “Kita akan pantau apakah hasil temuan pertama ada perubahan atau malah sebaliknya,” ujarnya.

Pejabat yang sudah memegang sertifikat assessor ini mengingatkan seluruh pegawai di lingkungan Pemkot untuk tetap melakukan aktivitasnya sesuai aturan yang ada. “Jangan sampai terlambat masuk kerja dengan alasan yang tidak masuk akal, seperti jalan macet,” ungkap Mister.

Sementara Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM, AAN Oka Wiranata mengungkapkan, selama tahun 2018 Pemkot Denpasar melalui BKPSDM sudah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 5 PNS yang melanggar kewajiban dan larangan sesuai diamanatkan dalam PP Nomor 53/2010.

Kelima pegawai dimaksud dikenakan hukuman sedang dan berat, baik berupa penundaan kenaikan gaji berkala hingga penurunan pangkat setingkat lebih rendah. “Bahkan, ada yang diberhentikan sementara dari jabatan pegawai negeri,” katanya. (*)