5 Fraksi DPRD Provinsi Bali Setujui 2 Raperda yang Diajukan Gubernur

oleh
Gubernur Bali Made Mangku Pastika menghadiri sidang paripurna DPRD Provinsi Bali untuk membahas dua Raperda yang diajukan Pemprov Bali, Senin (21/5/2018). (Ist)
banner 300250

Denpasar, suarabali.com – Lima fraksi di DPRD Provinsi Bali menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Bali yang diajukan Gubernur Bali Made Mangku Pastika untuk dibahas lebih lanjut agar ditetapkan menjadi Perda.

Persetujuan itu diungkapkan dalam penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap kedua Raperda tersebut dalam Sidang Paripurna ke-3 masa persidangan II DPRD Provinsi Bali Tahun 2018, Senin (21/5/2018).

Kedua Raperda tersebut tentang Penggunaan Tanah Penguasaan Pemerintah Daerah dan Raperda Provinsi Bali tentang Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Dalam pandangan umum yang dibacakan oleh I Wayan Sutena, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi usulan kedua Raperda tersebut dan menyetujui untuk mengoptimalkan potensi aset yang ada guna meningkatkan penerimaan daerah yang akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pembangunan di Bali.

Optimalisasi pun diharapkan berdasarkan manajemen yang profesional, ditopang dengan sistem administrasi yang valid, transparan dan akuntabel, serta dikelola dengan leadership yang tangguh.

Sementara Fraksi Gerindra dalam pandangannya yang dibacakan oleh I Wayan Sudiara, juga menyetujui pembahasan kedua Raperda tersebut dengan beberapa catatan, terutama terkait Raperda tentang Penggunaan Tanah Penguasaan Pemerintah Daerah.

Di antaranya, mengharapkan adanya sosialisasi daftar data tanah-tanah yang ada dalam penguasaan Pemprov Bali terkait letak, luas potensi garapan dan lainnya. Mengenai tanah timbul, juga diharapkan diatur pemanfaatannya agar tidak menjadi sumber konflik di tengah masyarakat.

Pandangan umum Fraksi Panca Bayu yang dibacakan oleh Kadek Nuartana juga setuju terhadap usulan kedua Raperda tersebut. Raperda Provinsi Bali tentang Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pun diharapkan mampu menopang pendapatan pajak di Provinsi Bali.

Dengan adanya peraturan baru diharapkan dapat mendukung monitoring dan evaluasi terhadap beberapa perusahaan daerah yang selama ini belum memberikan kontribusi yang optimal.

Selain memberikan pandangan terhadap kedua Raperda tersebut, tahapan Pemilukada Serentak Tahun 2018 juga menjadi perhatian fraksi. Di antaranya, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Gerindra mengharapkan pemilukada berjalan dengan kondusif. (*/Sir)