49 Persen Capim KPK yang Daftar Tidak Lulus Seleksi Administrasi

oleh
Ketua Pansel Yenti Garnasih mengumumkan hasil seleksi administrasi Capim KPK periode 2019-2023 di Lobby Gedung 1 Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2019). (Tjg)
banner 300250

Jakarta, suarabali.com – Sebanyak 192 orang dari total 376 pendaftar calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan lulus seleksi administrasi. Dengan kata lain, 49 persen pendaftar gugur dalam seleksi administrasi Capim KPK.

Hal itu disampaikan Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK periode 2019-2023 Yenti Garnasih kepada di wartawan di Lobby Gedung 1 Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2019).

Para Capim KPK yang lulus seleksi administrasi terdiri dari perempuan 12 orang, akademisi 76 orang, advokat/konsultan hukum 63 orang, jaksa/hakim 19 orang, Polri 13 orang, dan auditor 9 orang. Sementara dari unsur TNI tidak ada yang lulus seleksi administrasi.

Yenti mengatakan para Capim KPK yang lulus seleksi administrasi selanjutnya akan mengikuti uji kompetensi, psikotes, dan profile assessment serta uji publik. Rencananya, kata dia, uji publik ini akan melibatkan masyarakat. Pada tahap akhir, Capim KPK yang lolos akan menjalani tes wawancara dan kesehatan. Pansel akan memilih 10 Capim KPK yang akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo pada September 2019.

Terkait figur pimpinan KPK yang ideal, Yenti menilai sosok pimpinan KPK periode 2019-2023 yang benar-benar memahami problem pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebab, menurut dia, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih berada di angka 38. Sementara pada tahun 2025, Indeks Persepsi Korupsi tersebut ditargetkan di angka 60.

Yenti menilai, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih mengalami banyak kegagalan, terutama dalam hal asset recovery. “Kita hanya bisa memenjarakan orang, tetapi hasil kejahatannya masih kesana-kemari,” katanya.

Itu sebabnya, kata Yenti, pimpinan KPK periode mendatang harus benar-benar mendalami dan memahami tentang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang).

“Kita memang mencari (sosok) yang sangat berani dan memahami tentang TPPU supaya tidak hanya bisa memidana orang, tetapi bagaimana caranya agar uang-uang negara itu bisa kembali sekaligus, termasuk penyitaan-penyitaan,” paparnya. (Sir)